Korupsi di Indonesia Stadium Berbahaya

Medan, LasserNews.wordpress.com

Prabowo Subianto Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengatakan bahwa kasus korupsi dan inefisiensi anggaran di Indonesia sudah masuk stadium membahayakan dan mengancam kedaulatan bangsa.

“Sejarah mengatakan negara besar seperti Uni Sovyet dan rezim kuat di Timur Tengah tumbang karena korupsi, inefisiensi merajalela di elit politik,” demikian ungkap Prabowo saat menjadi pembicara Dialog Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Sabtu (02/2).

Tidak sejahteranya rakyat karena minimnya uang untuk tentara dan rakyat sehingga munculnya persoalan kecil yang berujung pada aksi huru hara dan tumbangnya sebuah rezim. Negara ini bisa tumbang jika tidak segera melakukan perubahan pro rakyat.

Menurut Prabowo contohnya dari dugaan kasus korupsi anggaran yang terjadi dalam APBD DKI Jakarta periode lalu yang informasinya diperoleh dari salah satu wakil gubernur DKI. Bahwa penggunaan anggaran pembelian barang mengambil keuntungan hingga ratusan bahkan ribuan persen. Seperti anggaran pembelian scanner seharga Rp 2 juta biaya yang dianggarkan hingga Rp 200 juta, sementara biaya pembangunan halte bus sampai Rp 24 miliar, mobil pemadam kebakaran seharga Rp 26 juta dianggarkan hingga Rp 260 juta. Dari angka-angka tersebut kesimpulannya terjadi pembengkakan biaya hingga ratusan bahkan ribuan persen. Jika diambil hanya 10-20 persen saja masih bisa dianggap wajar, ujar Prabowo.

Selain korupsi Prabowo menilai terjadinya pemborosan dan inefisiensi anggaran yang sedang terjadi di Indonesia. Borosnya biaya pelaksanaan pilkada di salah satu provinsi dimana pemenangnya menghabiskan dana Rp 600 miliar dan yang kalah menghabiskan dana Rp 400 miliar. Jadi jumlahnya sudah mencapai satu triliun. “Dari mana dana tersebut diambil? Pastilah dari dana anggaran. Itu baru provinsi belum lagi kabupaten dan kota disetiap provinsi yang menyelenggarakan pilkada-pilkada,” ungkap Prabowo.

Kondisi penggunaan anggaran akan semakin tidak efisiensi dengan adanya rencana penambahan empat provinsi dan 16 kabupaten di Indonesia. Dan perlu lagi dipertimbangkan ulang kelanjutan pemilihan langsung kepala daerah dan pemekaran wilayah. Karena hal tersebut hanya akan menghabiskan anggaran daerah untuk biaya pembangunan rumah dinas, gedung DPRD, belanja pegawai dan banyak lagi fasilitas pemerintah lainnya. (SR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s