Bulan: Juni 2013

Gatot – T. Erry Dilantik Aksi Demo Marak

Medan, LN.wp.com

Issue kenaikan BBM telah membuat massa di berbagai organisasi gerakan pro rakyat,LSM dll mengambil sikap untuk bangkit melakukan demo menolak kenaikan BBM. Bahkan beberapa hari belakangan ini kantor Gubsu, Kantor DPRDSU, kantor Kejatisu telah menjadi sasaran tempat massa tersebut untuk memprotes penolakan kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah SBY. Belum lagi berbagai aksi demo dari serikat buruh di Sumut termasuk kota Medan yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tidak didapat dari perusahaan tempat mereka mencari nafkah.

Hari ini, Senin (17/6) tim LasserNews.wp.com memantau kemacetan lalu lintas yang disebabkan aksi demo menolak kenaikan BBM di berbagai ruas jalan yang ada di kota Medan. Seperti di Jalan SM Raja di seputaran Taman Makam Pahlawan, Poldasu Jl SM Raja, bandara Polonia Jl Imam Bonjol, Konjen AS di gedung Uniland Jl MT Haryono, Jalan Stasiun, Jl Pulau Pinang, Jl Balai Kota yang merupakan pengalihan jalan menuju Jl Imam Bonol, Jalan Kejaksaan, Jl Kapten Maulana Lubis yang merupakan pengalihan arus lalu lintas dari DPRDSU tempat berlangsungnya pelantikan Gubsu dan Wakil Gubsu terpilih 2013-2018 Gatot – T. Erry.

Ribuan personil kepolisian dikerahkan Poldasu untuk pengamanan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Gedung DPRDSU di Jl Imam Bonjol Medan. Bahkan ratusan personil dari Kodam I/BB juga dilibatkan dalam pengamanan pelantikan tersebut. Selain berpakaian dinas ada juga yang berpakaian sipil.

Salah satu organisasi gerakan pro rakyat yang melakukan aksi demo dengan puluhan ribu massa adalah KRSU (Kongres Rakyat Sumatera Utara) yang turun ke jalan menggelar aksi demo di depan Konsulat Jenderal (Konjen) AS di gedung Uniland Plaza di Jl MT Haryono. Massa tersebut telah gerah dengan intervensi yang dilakukan pemerintah Amerika terhadap pemerintah Indonesia. KRSU yang terdiri dari 21 elemen masyarakat dalam orasinya mengatakan bahwa kuat dugaan kenaikan BBM hanyalah untuk membayar utang pemerintah Indonesia kepada bank dunia saja.

Menurut Ketua Forum KRSU, Prabu Alam bahwa SBY adalah boneka Amerika yang dalam 9 tahun kepemimpinannya hanya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Termasuk menaikkan harga BBM yang nyata-nyata nantinya akan meningkatkan kemiskinan masyarakat Indonesia. Menaikkan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya untuk membayar utang Indonesia kepada Bank Dunia (World Bank). Bertambahnya kemiskinan merupakan dampak kongkrit dari kenaikan harga BBM nantinya. (tim)

Iklan

DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumut Tolak Kenaikan BBM

Medan, LN.wp.com

Ratusan massa yang menamakan dirinya Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumut yang juga tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi damai menolak kenaikan BBM dan beberapa tuntutan mereka di depan kantor Gubsu Jl P. Diponegoro Medan.

Minggu Saragih, Ketua Koordinator Aksi dalam orasinya mengatakan bahwa pemerintah yang akan menaikkan harga BBM dianggap sangat tidak berpihak kepada nasib rakyat dan buruh dan malah akan memiskinkan rakyat Indonesia.

Kenaikan upah rata-rata buruh/pekerja tahun 2013 sebesar 18,23% akan tergerus dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, perumahan, transportasi, kesehatan dll. Kenaikan upah buruh tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi BBM bersubsidi semakin meningkat karena gagalnya pemerintah mengefektifkan pemakaian gas untuk pembangkit tenaga listrik, industri dan transportasi dalam negeri. Bahkan tak jarang kelangkaan gas terjadi di dalam negeri dan SPBG justru banyak tutup sementara gas Indonesia justru dijual ke luar negeri dengan harga yang sangat murah.

Selanjutnya pemadaman aliran listrik bergilir di Sumut marak terjadi yang pasti merugikan seluruh masyarakat karena listrik telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam segala hal. Bahkan ada indikasi bahwa pemadaman aliran listrik adalah untuk menimbun BBM karena issue kenaikan BBM yang begitu besar.

FSPMI menilai pemerintah pusat lamban dalam menentukan sikap kesejahteraan rakyat khususnya kaum buruh dan hal ini dibuktikan dengan belum dibentuknya aturan teknis pelaksanaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan yang akan menanggung seluruh biaya pengobatan disaat buruh sakit dan jaminan pensiunan buruh.

Situasi perburuhan di Sumut juga tidak baik dan banyak mengalami persoalan-persoalan dalam menuntut hak-haknya yang telah diatur dalam UU Ketenaga Kerjaan karena banyaknya pengusaha yang melanggar hukum tenaga kerja namun pihak Dinas Tenaga Kerja dan aparat hukum hanya diam tanpa bisa berbuat apa-apa.

Belum lagi rencana Gubsu terpilih Gatot Pujo Nugroho yang ingin menghapuskan sistem Upah Minimum Provinsi yang dipastikan akan menyengsarakan kaum buruh sebab para pengusaha akan sewenang-wenang memberikan upah murah kepada kaum buruh.

Selain itu FSPMI juga meminta pertanggungjawaban pihak Lion Air atas hilangnya satu unit Note Book inventaris DPW FSPMI Sumut sehingga FSPMI kehilangan data-data anggota FSPMI yang sangat berharga dan mengakibatkan kerugian dipihak FSPMI. Pihak Lion Air dianggap lalai dalam melayani konsumennya.

Pemerintah SBY akan memberikan kompensasi kenaikan BBM melalui BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dianggap bermotif politis. Sementara itu pemerintah juga belum mampu mengendalikan kebebasan pasar yang dengan rencananya menaikkan harga BBM telah dimanfaatkan spekulan untuk menaikkan harga barang-barang.

Harri S. seorang pensiunan Pemko Medan mengatakan kepada LN.wp.com bahwa solusi pemerintah dengan Program BLSM dan BLT itu hanya bisa untuk makan satu hari atau dua hari satu keluarga. Sementara itu dalam sebulan ada 30 hari, lalu akan makan apa masyarakat yang tidak mampu dalam 29 harinya lagi. Sehingga BLSM dan BLT tidak sebanding dengan apa yang akan mereka rasakan dengan naiknya harga barang-barang setelah kenaikan BBM.

Jika pemerintah memberikan dana puluhan triliun untuk BLSM dan BLT kepada masyarakat yang tidak mampu akan jauh lebih baik jika dana tersebut digunakan untuk pembanguinan infrastruktur yang bisa menjadikan stimulus ekonomi bagi rakyat. Tenaga kerja akan terserap melalui proyek-proyek pembangunan jalan-jalan, jembatan dan lain-lain.

Sementara itu, seorang aktifis LSM Perisai Indonesia mengatakan bahwa semestinya pemerintah melakukan penghematan anggaran di sana sini dengan mengevaluasi dana APBN tahun 2013 yang telah disusun pemerintah. Terutama untuk belanja modal dan belanja pegawai. (tim)

Mafia Tanah Eks HGU PTPN II Deli Serdang Lakukan Konspirasi Dengan Sejumlah Aparat Pemkab DS

Medan, LasserNews.wp.com

Kasus sengketa tanah eks HGU PTPN II Deli Serdang yang merugikan negara dan masyarakat terus terjadi yang disinyalir merupakan peran mafia tanah yang berkonspirasi dengan oknum aparat penegak hukum dan sejumlah pejabat Pemkab Deli Serdang yang saat ini dipimpin Bupati Deli Serdang, H. Amri Tambunan.

Salah satu oknumnya adalah Tamin Sukardi, demikian hal ini terungkap saat massa gabungan jamaah Al Jamiyatul Washliyah diantaranya Muslimat Al Washliyah, HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Al Washliyah, IPA (Ikatan Pelajar Al Washliyah dan GPA (Gerakan Pemuda Al Washliyah) yang berunjuk rasa di kantor Tamin Sukardi di Jalan Thamrin, Senin (10/6). Sebelumnya mereka telah berunjukrasa di Kejatisu Jl AH Nasution.

“Tangkap Tamin Sukardi sang mafia tanah eks HGU (hak guna usaha) PTPN II dan usut tuntas pejabat serta aparat hukum terutama PN Lubukpakam yang diduga telah membantu Tamin Sukardi dalam menyerobot tanah negara dengan bertamengkan rakyat,” lantang koordinator aksi Wizdan Fauran Lubis dalam orasinya. KPK harus segera memeriksa Tamin Sukardi, pejabat serta aparat hukum sesuai laporan Pengurus Besar (PB) Al Washliyah ke KPK tanggl 7 Juni 2013.

Al Washliyah mendesak Bupati DS H. Amri Tambunan untuk bertanggung jawab atas lahan eks HGU PTPN II yang masih berstatus stanvas tidak diberi legalitas membangun sebelum membayar asset negara serta memberikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).Komisi A DPRDSU juga bertanggung jawab, Kejatisu, Gubsu, Pangdam I/BB, BPN dan bupati DS untuk berkoordinasi secepatnya menyelesaikan kasus tanah eks HGU PTPN II agar tidak menimbulkan instabilitas dan konflik sosial, lanjutnya.

Di Kejatisu aksi tersebut cukup alot dan hampir terjadi bentrok dengan aparat kepolisian sebab pihak Kejatisu tidak merespon pengunjukrasa yang berdemo di depan pagar kantor Kejatisu dan mengguncang-guncang pagar Kejatisu. Petugas kepolisian yang berusaha menghalangi semakin membuat demonstran marah namun akhirnya dapat diredam oleh koordinator aksi dan pihak komandan kepolisian yang menenangkan kedua belah pihak.

Wizdan Fauran Lubis mengatakan bahwa PB Al Washliyah memiliki tanah seluas 32 hektar di Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten DS dan telah diganti rugi kepada negara melalui PTPN II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari Meneg BUMN No 5/380/MBU/2004 tanggal 26 Juli 2004 dan juga memiliki pelepasan ganti rugi dari masyarakat berdasarkan 16 surat keterangan Alas Hak Tanah, Surat SKPT-LS tertanggal 27 September 1952 untuk tanah seluas 32 hektar dan dikuatkan lagi dengan surat pelepasan hak dari PTPN II. Dan berdasarkan surat Menteri BUMN nomor S-409/MBU/2007 yang menyatakan tanah eks HGU sesuai prosedur yang tertuang dalam surat BPN RI No 42/HGU/BPN/2002 tanggal 25 November 2002.

Sedangkan Tamin Sukardi hanya memiliki SKPT-LS tahun yang berbeda yaitu tahun 1954 dan belum membayar ganti rugi kepada negara, teriak pengunjukrasa. Dan jika Kepala Kejatisu tidak bisa menyelesaikan kasus tanah eks PTPN II di DS tersebut lebih baik mundur saja, tegas pengunjukrasa.

Pihak Kejatisu menanggapi melalui Kasipenkum Candra Purnama didampingi Koordinator I Intelijen Kejatisu, Edward Manalu mengatakan sangat berterimakasih atas informasi tersebut dan akan disampaikan dan ditindaklanjutinya.

Setelah mendengarkan arahan dan diterima aksinya para pengunjukrasa membubarkan aksinya dengan tertib. (tim)

Periksa Kepala Bappedasu! Usut Tuntas Kasus Korupsi di Bappeda Sumut

Medan, LasserNews.wp.com

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Provinsi Sumut tahun 2013 telah berlalu beberapa bulan yang lalu, namun belum ada hasil dari Musrenbang tahun ini yang dilaksanakan. Disinyalir sepertinya pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut hanyalah pemborosan uang negara saja. Bahkan ada seorang PNS dari sebuah instansi Provsu yang mengatakan kepada LasserNews.wp.com bahwa semua hasil dari Musrenbang Provsu tidak pernah dilaksanakan jadi kegiatan tersebut hanyalah pemborosan uang negara alias uang rakyat. Apalagi rencana atau pun program pembangunan yang mengatur dari Pemprovsu berdasarkan senang tidaknya si pimpinan provinsi, demikian ungkap PNS tersebut di saat Musrenbang tahun 2013 yang lalu. Begitu juga dengan pelaksanaan Skala Prioritas 1, Skala Prioritas 2 dan Skala Prioritas 3 dari hasil Musrenbang hanya berdasarkan cocok tidaknya negosiasi.

Kepala Bappedasu Ir. Riadil Akhir Lubis sendiri dari tahun 2012 lalu sudah sering didemo oleh berbagai lembaga dan organisasi di Sumut ini atas dugaan kasus korupsi berjamaah yang diduga telah dilakukannya di Bappeda Sumut. Namun pihak Kejatisu sepertinya sangat lamban menangani kasus-kasus di Bappedasu.

Hari ini, Rabu (12/6) kembali ratusan massa yang menamakan dirinya dari Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan (LGMPP) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubsu Jl P. Diponegoro No. 30 Medan yang menyampaikan tuntutannya kepada aparat penegak hukum di Sumut ini yang sepertinya tidak peduli dengan kasus dugaan korupsi yang ada di Bappedasu yang dilakukan oleh Kepala Bappedasu Riadil Akhir Lubis dan kroninya.

LGMPP menuntut Kajatisu untuk segera menangkap dan memeriksa Kepla Bappedsu Ir Riadil Akhir Lubis yang diduga telah melakukan tindakan pidana korupsi pada belanja jasa pihak ketiga dan belanja jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp. 3.149.229.000,- dengan 9 kontrak pengadaan jasa konsultasi pada Bappedasu.

Diharapkan Kapoldasu untuk segera melakukan penyelidikan di Bappedasu khususnya terhadap Kepala Bappedasu Riadil Akhir Lubis yang diduga sebagai komandan kasus korupsi yang terjadi di Bappedasu.

Audit BPK dengan nomor 43.A/LHP/XVIII.MDN/06/2012 pada kontrak pengadaan jasa konsultasi atas Penetapan Biaya Langsung Personil (remuneration) sebesar Rp. 6.837.255.000,- dan Penetapan Biaya Langsung Non Personil (remuneration) sebesar Rp 2.702.298.270 dalam 9 kontrak pada Bappedasu melalui PT. PRK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya dan telah melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak disetorkan ke kas daerah. Dan itu berarti telah merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Mendesak Gubsu Gatot Pujo Nugroho agar segera mencopot Kepala Bappedasu atas dugaan korupsi dalam 9 kontrak dimana 5 item dari 9 kontrak tersebut tidak disertai pertanggungjawaban yang jelas dan telah melanggar Keppres nomor 54 tahun 2010..

Edi Marwan Harahap, pimpinan koordinator aksi LGMPP Sumut kepada LasserNews.wp.com mengatakan agar Kejatisu tidak tebang pilih dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Sumut termasuk kasu korupsi yang terjadi di Bappedasu. Semoga Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru Bambang Setyo Wahyudi mampu menegakkan supremasi hukum yang terjadi di Bappedasu ini. Masyarakat Sumut selau bertanya-tanya ada apa dengan aparat penegak dan supremasi hukum di negara kita ini, pungkasnya. (SR)

MPI Anti Korupsi Kota Medan Desak Kejatisu Tangkap Rahudman

Medan, LN.wordpress.com

Ratusan massa MPI Anti Korupsi Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejatisu Jl AH Nasution, Selasa (4/6). Di tengah teriknya matahari ratusan massa MPI Anti Korupsi Kota Medan penuh semangat menggelar aksi tersebut dan dalam orasinya, Ketua Aksi Koordinatornya Rendi dari MPI Anti Korupsi Kecamatan Medan Amplas menyatakan tuntutannya agar pihak Kejatisu menangkap dan memenjarakan Wali KOta Medan nonaktif Rahudman yang sebenarnya telah berstatus tersangka sejak tanggal 26 Oktober 2010 yang lalu.

Selain itu diminta kepada pihak Kejatisu agar tidak ‘main mata’ dengan Rahudman dan persidangan Rahudman jangan tertutup untuk kalangan tertentu saja sehingga bisa diduga ada apa dengan persidangan Rahudman?

Juve Girsang dari MPI Anti Korupsi Kecamatan Medan Johor mengatakan kepada LN.wordpress.com bahwa disetiap persidangan Rahudman selalu saja didukung oleh Lurah dan Camat sekotamadya Medan, PNS, ibu-ibu Dharma Wanita Pemko Medan. Sehingga Lurah dan Camat yang notabene adalah PNS sekaligus pelayan masyarakat telah jelas-jelas meninggalkan tugasnya dengan sengaja untuk mendukung terdakwa koruptor. Sehingga tugas-tugas mereka terabaikan disetiap adanya persidangan Rahudman. Dan menurut salah seorang PNS mereka datang ke Pengadilan Negeri karena diperintahkan atasan, demikian info yang didapat Juve dari Pengadilan Negeri.

Sangat aneh memang persidangan Rahudman yang dijaga dengan kenderaan antikerusuhan, semacam meriam air, sepasukan polisi dari pasukan Anti huru-hara dan Brigade Mobil dan kawat berduri terpasang di depan Pengadilan Negeri Medan. Sejak 3 Mei lalu para pejabat Kota Medan, Camat, Lurah dan ibu-ibu Dharma Wanita Pemko Medan selalu terlihat dalam ruangan sidang memberikan dukungan untuk Rahudman, lanjut Juve.

Rahudman diadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dakwaan menyalahgunakan anggaran Tunjangan Perangkat apartur Pemerintah Desa (TPAPD) tahun 2005 senilai 2,07 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai 1,5 miliar. Rahudman dan bendahara Kabupaten Tapanuli Selatan Amrin Tambunan telah mencairkan uang tersebut namun tidak dibayarkan kepada perangkat desa.

Sementara itu Amrin Tambunan, mantan Bendahara Pemkab Tapanuli Selatan telah divonis empat tahun dalam kasus ini. Amrin merupakan saksi kunci dan telah dihadirkan pada sidang Rahudman, demikian menurut sebuah sumber yang yang tak mau disebutkan namanya kepada LN.wordpress.com di jalan Candi Mendut Medan. (rs)

Bloger dan Aktivis Media Lain di Dunia Maya Berperan Serta Dalam Pembangunan

Medan, LasserNews

Pameran Pekan Informasi Nasional 2013 telah berlalu pada 24-28 Mei 2013 di Medan. Selain menampilkan pameran kemajuan teknologi informasi tahun ini juga mengikutsertakan kembali para bloger.

Jejaring sosial seperti blog ternyata memiliki kekuatan dahsyat untuk menggerakkan masyarakat berperilaku positif. Juga para bloger akan menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mempromosikan sesuatu kegiatan atau apa saja. Semakin tahun jumlah bloger semakin meningkat, demikian David seorang bloger mengatakan kepada LasserNews.wp.com di Jalan Candi Mendut Medan, Sabtu (1/6).

Bloger ternyata dapat mempunyai peran sertanya membangun karakter nasional bangsa Indonesia. Bahkan bloger kerap menjadi penyeimbang pemberitaan negatif dan mendorong pembangunan nasionalisme bangsa dibeberapa issue nasional seperti konten bawang, garam, dan lain-lainnya.

“Kita bisa melihat banyak blog yang secara positif menyuarakan pentingnya mendukung pemberdayaan produk-produk dalam negeri di Indonesia ini,” jelas David lebih lanjut. Sekarang blog tidak hanya sekedar buat curhat namun juga telah mampu berperan mempengaruhi atau menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal positif, lanjutnya.

David berharap ke depannya bloger dan aktifis media lainnya dapat memegang peran besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa karena masyarakat ternyata dapat saling berbagi informasi dan dukungan di dunia maya. (SR)