Periksa Kepala Bappedasu! Usut Tuntas Kasus Korupsi di Bappeda Sumut

Medan, LasserNews.wp.com

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Provinsi Sumut tahun 2013 telah berlalu beberapa bulan yang lalu, namun belum ada hasil dari Musrenbang tahun ini yang dilaksanakan. Disinyalir sepertinya pelaksanaan kegiatan Musrenbang tersebut hanyalah pemborosan uang negara saja. Bahkan ada seorang PNS dari sebuah instansi Provsu yang mengatakan kepada LasserNews.wp.com bahwa semua hasil dari Musrenbang Provsu tidak pernah dilaksanakan jadi kegiatan tersebut hanyalah pemborosan uang negara alias uang rakyat. Apalagi rencana atau pun program pembangunan yang mengatur dari Pemprovsu berdasarkan senang tidaknya si pimpinan provinsi, demikian ungkap PNS tersebut di saat Musrenbang tahun 2013 yang lalu. Begitu juga dengan pelaksanaan Skala Prioritas 1, Skala Prioritas 2 dan Skala Prioritas 3 dari hasil Musrenbang hanya berdasarkan cocok tidaknya negosiasi.

Kepala Bappedasu Ir. Riadil Akhir Lubis sendiri dari tahun 2012 lalu sudah sering didemo oleh berbagai lembaga dan organisasi di Sumut ini atas dugaan kasus korupsi berjamaah yang diduga telah dilakukannya di Bappeda Sumut. Namun pihak Kejatisu sepertinya sangat lamban menangani kasus-kasus di Bappedasu.

Hari ini, Rabu (12/6) kembali ratusan massa yang menamakan dirinya dari Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan (LGMPP) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubsu Jl P. Diponegoro No. 30 Medan yang menyampaikan tuntutannya kepada aparat penegak hukum di Sumut ini yang sepertinya tidak peduli dengan kasus dugaan korupsi yang ada di Bappedasu yang dilakukan oleh Kepala Bappedasu Riadil Akhir Lubis dan kroninya.

LGMPP menuntut Kajatisu untuk segera menangkap dan memeriksa Kepla Bappedsu Ir Riadil Akhir Lubis yang diduga telah melakukan tindakan pidana korupsi pada belanja jasa pihak ketiga dan belanja jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp. 3.149.229.000,- dengan 9 kontrak pengadaan jasa konsultasi pada Bappedasu.

Diharapkan Kapoldasu untuk segera melakukan penyelidikan di Bappedasu khususnya terhadap Kepala Bappedasu Riadil Akhir Lubis yang diduga sebagai komandan kasus korupsi yang terjadi di Bappedasu.

Audit BPK dengan nomor 43.A/LHP/XVIII.MDN/06/2012 pada kontrak pengadaan jasa konsultasi atas Penetapan Biaya Langsung Personil (remuneration) sebesar Rp. 6.837.255.000,- dan Penetapan Biaya Langsung Non Personil (remuneration) sebesar Rp 2.702.298.270 dalam 9 kontrak pada Bappedasu melalui PT. PRK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya dan telah melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak disetorkan ke kas daerah. Dan itu berarti telah merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Mendesak Gubsu Gatot Pujo Nugroho agar segera mencopot Kepala Bappedasu atas dugaan korupsi dalam 9 kontrak dimana 5 item dari 9 kontrak tersebut tidak disertai pertanggungjawaban yang jelas dan telah melanggar Keppres nomor 54 tahun 2010..

Edi Marwan Harahap, pimpinan koordinator aksi LGMPP Sumut kepada LasserNews.wp.com mengatakan agar Kejatisu tidak tebang pilih dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Sumut termasuk kasu korupsi yang terjadi di Bappedasu. Semoga Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru Bambang Setyo Wahyudi mampu menegakkan supremasi hukum yang terjadi di Bappedasu ini. Masyarakat Sumut selau bertanya-tanya ada apa dengan aparat penegak dan supremasi hukum di negara kita ini, pungkasnya. (SR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s