Mafia Tanah Eks HGU PTPN II Deli Serdang Lakukan Konspirasi Dengan Sejumlah Aparat Pemkab DS

Medan, LasserNews.wp.com

Kasus sengketa tanah eks HGU PTPN II Deli Serdang yang merugikan negara dan masyarakat terus terjadi yang disinyalir merupakan peran mafia tanah yang berkonspirasi dengan oknum aparat penegak hukum dan sejumlah pejabat Pemkab Deli Serdang yang saat ini dipimpin Bupati Deli Serdang, H. Amri Tambunan.

Salah satu oknumnya adalah Tamin Sukardi, demikian hal ini terungkap saat massa gabungan jamaah Al Jamiyatul Washliyah diantaranya Muslimat Al Washliyah, HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Al Washliyah, IPA (Ikatan Pelajar Al Washliyah dan GPA (Gerakan Pemuda Al Washliyah) yang berunjuk rasa di kantor Tamin Sukardi di Jalan Thamrin, Senin (10/6). Sebelumnya mereka telah berunjukrasa di Kejatisu Jl AH Nasution.

“Tangkap Tamin Sukardi sang mafia tanah eks HGU (hak guna usaha) PTPN II dan usut tuntas pejabat serta aparat hukum terutama PN Lubukpakam yang diduga telah membantu Tamin Sukardi dalam menyerobot tanah negara dengan bertamengkan rakyat,” lantang koordinator aksi Wizdan Fauran Lubis dalam orasinya. KPK harus segera memeriksa Tamin Sukardi, pejabat serta aparat hukum sesuai laporan Pengurus Besar (PB) Al Washliyah ke KPK tanggl 7 Juni 2013.

Al Washliyah mendesak Bupati DS H. Amri Tambunan untuk bertanggung jawab atas lahan eks HGU PTPN II yang masih berstatus stanvas tidak diberi legalitas membangun sebelum membayar asset negara serta memberikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).Komisi A DPRDSU juga bertanggung jawab, Kejatisu, Gubsu, Pangdam I/BB, BPN dan bupati DS untuk berkoordinasi secepatnya menyelesaikan kasus tanah eks HGU PTPN II agar tidak menimbulkan instabilitas dan konflik sosial, lanjutnya.

Di Kejatisu aksi tersebut cukup alot dan hampir terjadi bentrok dengan aparat kepolisian sebab pihak Kejatisu tidak merespon pengunjukrasa yang berdemo di depan pagar kantor Kejatisu dan mengguncang-guncang pagar Kejatisu. Petugas kepolisian yang berusaha menghalangi semakin membuat demonstran marah namun akhirnya dapat diredam oleh koordinator aksi dan pihak komandan kepolisian yang menenangkan kedua belah pihak.

Wizdan Fauran Lubis mengatakan bahwa PB Al Washliyah memiliki tanah seluas 32 hektar di Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten DS dan telah diganti rugi kepada negara melalui PTPN II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari Meneg BUMN No 5/380/MBU/2004 tanggal 26 Juli 2004 dan juga memiliki pelepasan ganti rugi dari masyarakat berdasarkan 16 surat keterangan Alas Hak Tanah, Surat SKPT-LS tertanggal 27 September 1952 untuk tanah seluas 32 hektar dan dikuatkan lagi dengan surat pelepasan hak dari PTPN II. Dan berdasarkan surat Menteri BUMN nomor S-409/MBU/2007 yang menyatakan tanah eks HGU sesuai prosedur yang tertuang dalam surat BPN RI No 42/HGU/BPN/2002 tanggal 25 November 2002.

Sedangkan Tamin Sukardi hanya memiliki SKPT-LS tahun yang berbeda yaitu tahun 1954 dan belum membayar ganti rugi kepada negara, teriak pengunjukrasa. Dan jika Kepala Kejatisu tidak bisa menyelesaikan kasus tanah eks PTPN II di DS tersebut lebih baik mundur saja, tegas pengunjukrasa.

Pihak Kejatisu menanggapi melalui Kasipenkum Candra Purnama didampingi Koordinator I Intelijen Kejatisu, Edward Manalu mengatakan sangat berterimakasih atas informasi tersebut dan akan disampaikan dan ditindaklanjutinya.

Setelah mendengarkan arahan dan diterima aksinya para pengunjukrasa membubarkan aksinya dengan tertib. (tim)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s