Bulan: September 2013

Cordela Hotel Smart Kemewahan Internasional Yang Terjangkau

Medan, LN

Didampingi Board of Director Alfaland, Chief Executive Officer Alfaland Hanto Djoko Susanto mengatakan,”Kami bangga dapat mengembangkan usaha kami di kota Medan karena kami menilai potensi perkembangan dunia usaha dan pariwisata sangatlah pesat apalagi sekarang telah didukung dengan beroperasinya bandara Kuala Namu Internasional Airport.”

Kurnia Sukrisna Chief Operating Officer Alfaland menambahkan bahwa tingginya permintaan kamar hotel di Medan menjadi tantangan bagi kami mengingat Medan sebagai Kota MICE yang sudah menjadi salah satu pilihan dari pelaksanaan event-event nasional maupun internasional.

Hotel Cordela telah diresmikan, Rabu (18/9) berlokasi di Jalan Prof. HM. Yamin No 90 Medan dengan motto “Good Place Best Value” menawarkan fasilitas lengakap berkualitas internasional. Memiliki 70 buah kamar yang dilengkapi ranjang King Koil kualitas internasional nan mwewah, LED TV, TV Kabel, Smart Key Locked system, fasilitas WIFI di setiap kamarnya dan tersedia restoran, ruang pertemuan dengan fasilitas modern dan berkualitas yang dapat menunjang aktivitas bisnis maupun liburan bagi seluruh masyarakat kota Medan.

Drs Herri Zulkarnain MSi menyebutkan bahwa Hotel Cordela terletak di pusat bisnis Kota Medan dengan fasilitas yang sedemikian rupa, berkonsep ‘smart hotel’ bagi traveler, dengan mengusung kenyamanan, kebersihan dan keramahtamahan dengan pelayanan yang didukung fasilitas hotel berbintang namun denagn harga yang terjangkau sehingga tamu dapat menikmati waktu istirahatnya dengan nyaman. Inilah yang menjadi perhatian kami, tuturnya. (SR)

PAB Selenggara Halal Bi Halal

Medan, LN

Pimpinan Umum Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumut menyelenggarakan acara halal bi halal Idul Fitri 1434 H di Sekretariat PAB Sumut, Selasa (3/9) dengan tema Halal Bi Halal 1434 H dan Tepung Tawar Haji PAB tahun 2013 di Jalan Kolonel Yos Sudarso.

Dalam acara halal bi halal tersebut tampak Gubsu Gatot Pujo Nugroho, pengurus pleno PAB Sumut Noto Susilo SE, Wagirin Arman dan para undangan lainnya. Juga seluruh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru-guru PAB Sumut dari setiap wilayahnya. Dan juga sesepuh dan tokoh PAB Sumut.

Gatot Pujo Nugroho dalam kata sambutannya berharap dengan diselenggarakannya acara halal bi halal dan tepung tawar Haji tahun 2013 ini akan semakin menambah rasa kekeluargaan yang ada di dalam PAB Sumut.

Suparno mengatakan kepada LN bahwa Persatuan Amal Bakti didirikan sejak tahun 1956 dan sampai sekarang semakin kokoh dengan mengimplementasikan sistem demokrasi di lingkungan PAB. Dan PAB juga telah beberapa kali menggelar kegiatan Muktamar yang mengikutsertakan unsur Pembina/Penasehat, Pengurus Harian, Badan otonom, Pengurus Perguruan dan Kepala Satuan Pendidikan PAB Sumatera Utara. Jadi dengan diselenggarakannya acara halal bi halal setiap tahunnya akan semakin memperkokoh PAB Sumut dan semua kepengurusan dan anggotanya. (SR)

FITRA Sumut : Awasi Seleksi Anggota KPUD Sumut Yang Terindikasi Pengaruh Uang

Medan, LN

Permainan dan pengaruh uang dalam seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Sumut membuat Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) mengajak segenap elemen masyarakat Sumut agar melakukan pengawasan dan berperan serta terhadap kinerja seleksi komisioner KPUD tersebut.

“Diharapkan segenap elemen masyarakat melakukan pengawasan melekat terhadap penjaringan dan seleksi Komisioner KPUD di daerah ini harus dilakukan seefektif mungkin guna melahirkan komisioner yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugasnya ada Pemilu 2014 mendatang,” ungkap Direktur Eksekutif FITRA Sumut Rurita Ningrum, Senin (2/9).

Berdasarkan UU RI Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 17 tentang pembentukan tim seleksi KPU Provinsi dan Pasal 21 tentang pembentukan tim seleksi KPU Kabupaten/kota dan sesuai PKPU Nomor : 02/2013 tentang seleksi anggota Komisioner KPUD Kabupaten/kota, masyarakat berwenang melakukan pengawwasan dalam seleksi yang dilakukan tim yang dihunjuk, demikian menurut Rurita kepada wartawan.

Tm seleksi anggota KPUD harus dapat memegang teguh indepensi, imparsialitas serta menolak segala bentuk hal-hal yang bersifat intervensif yang didasari kepentingan primordialitas serta politik uang demi lolsnya kandidat tertentu yang sebetulnya jauh dari pantas. Tugas KPU dalam UU RI tersebut adalah menyelenggarakan Pemilu untuk mengisi anggota lembaga perwakilan rakyat dari pusat ke daerah, baik dari Presiden maupun Wakil Presiden dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.

KPU memiliki tugas yang besar dalam menyelenggarakan pemilu secara juurdan adil karena hal itu menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jadi sudah seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, integritas dan reputasi yang memiliki rekam jejak yang baik danbisa dipertanggungjawabkan, lanjut Rurita.

Ini berarti KPU merupakan lembaga peyelenggaraan Pemilu harus benar-benar memiliki kemampuan yang cukup bukan diisi orang-orang yang berkategori medioker dan pencari kerja. Jadi KPU harus memikirkan nasib bangsa selama 5 tahun ke depannya sebagai perwujudan pengabdian KPU kepada tanah air, nusa dan bangsa.

Pilihlah orang-orang yang amanah, berkualitas, kredibilitas dan mempunyi reputasi yang tinggi sesuai yang diharapkan.

Selama ini kinerja tim seleksi komisioner KPUD Sumut tidak efisiens bahkan diragukan karena telah terjadi barbagai kejanggalan dalam seleksi tersebut. Sehingga jika seluruh elemen masyarakat mampu mengawasi seleksi Komisioner KPUD diharapkan semua perdagangan uang dapat dihindarkan juga dari prasangka negatif masyarakat selama ini dan dana rakyat yang bersumber dari APBN untuk proses seleksi tak terbuang sia-sia, demikian Rurita mengakhiri keterangannya. (SR)

Koordinator Banggar DPRDSU Diduga Terlibat Proyek Alkes

Medan, LN

Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu terus mendalami dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) di Pemkab Tobasa senilai Rp 9 miliar. Termasuk dugaan keterlibatan Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU berinisial SPA dan dugaan fee ke Gubsu Gatot Pujo Nugroho dari proyek yang dananya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provsu tersebut.

Pasca penggeledahan di sejumlah ruangan di DPRDSU dan kantor Gubsu, Jum’at (30/8) lalu, polisi telah mengantongi sejumlah berkas dan bukti-bukti yang terus dikumpulkan.

Koordinator Banggar DPRDSU adalah SPA yang mengkoordinir kegiatan Banggar. Bahkan SPA yang menandatangani usulan ke Gubsu agar proyek-proyek yang bersumber dari BDB disetujui Gubsu, jelas Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu, AKBP Yudha Nusa didampingin Kabid Humas Poldasu Kombes Heru Prakoso kepada wartawan di aula Ditreskrimsusu Poldasu, Senin (2/9) kemarin.

Selanjutnya Yudha mengatakan bahwa pihaknya meyakini bahwa adanya fee dalam meloloskan proyek-proyek tersebut. Namun untuk hal tersebut pihaknya tetap melakukan peneyelidikan apa kapasitas SPA menyetujui alokasi dana untuk proyek Alkes yang dibahas Banggar olehnya selaku Koordinator Banggar DPRDSU.

Pihak Tipikor Ditreskrimsus Poldasu menggeledah ruangan kerja SPAdan ruangan kerja Kepala Biro Keuangan Pemprovsu Baharuddin serta ruangan Ketua Fraksi Hanura untuk mendapatkan bukti. Dari sana pihaknya telah menyita dokumen dan komputer yang menyangkut proyek Alkes.

Namun Yudha menegaskan bahwa oknum anggota Banggar DPRDSU berinisial ZES masih sebagai saksi namun setelah penggeledahan ditemukan bukti perannya dalam menggolkan proyek Alkes di Pemkab Tobasa. Jadi tidak ada hubungannya dengan partai.

Sementara itu Ridwan Winata yang menjadi rekanan pengadaan Alkes di 6 kabupaten/kota di Sumut saat diperiksa Poldasu juga tidak pernah menyebutkan nama partai. Ridwan Winata memegang proyek Alkes di 6 Kabupaten/kota yaitu Tobasa, Samosir, Paluta, Labusel, Sibolga dan Tapteng. Sedangkan di Indonesia Ridwan memegang provinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung dan Riau. Dan saat ini Ridwan Winata ditahan di Kejati Lampung, pungkas Yudha mengakhiri keterangannya. (kz)

Kinerja Gubsu TA 2012 Tak Maksimal

Medan, LN

Rapat paripurna DPRDSU yang dipimpin Ketua DRPDSU Saleh Bangun di gedung DPRDSU, Senin ((2/9) menyatakan bahwa sembilan fraksi di DPRDSU tidak puas dengan kinerja Gubsu beserta perangkat dan stakeholdernya pada TA 2012. Hanya satu fraksi yang tidak memberikan pendapatnya.

Sembilan fraksi menolak pendapatnya tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Bahkan meminta agar Gubsu memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal yang mereka kritisi.

Rasa tidak puas atas kinerja Gubsu disampaikan Fraksi PDI-P dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dihadiri Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDS, Fraksu PPP, Fraksi PPRN. Ranperda laporan Pertanggungjawaban APBD 2012 ini disampaikan Gubsu ke Rapat Paripurna DPRD Sumut 1 Juli 2013 dengan realisasi anggaran Pendapatan RP 7.200.498.304.672 dan Belanja Rp 7.632.295.295.420 dan defisit Rp 431.796.990.748.

Sembilan fraksi ini mengkritisi Gubsu yang belum mampu menggali PAD lebih besar lagi selain Pajak Kenderaan dan pajak Bahan Bakar Minyak sekitar 70 persen di luar Pajak Kenderaan Bermotor agar lebih besar lagi. Selain itu mereka juga mengkritisi besarnya jumlah biaya tidak langsung dari biaya langsung dari biaya langsung; yakni pembangunan. Mereka menilai BPK-RI atas Laporan Hasil Pelaksanaan APBD 2012 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menandakan masih terdapat sejumlah masalah baik yang menyangkut dengan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun atas Sistem Pengendalian Intern serta perencanaan yang kurang baik.

Mereka juga meminta dalam penegakan disiplin dan pemberdayaan anggaran pembangunan yang pro rakyat meminta kepada Pemprovsu agarseluruh laporan masing-masing tim Kunker DPRDSU, Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama fraksi menjadi acuan bagi Gubsu untuk ditindaklanjuti agar ditahun-tahun mendatang kinerja Pemprovsu dapat ditingkatkan.

Dari kritikan beberapa fraksi tersebutada 10 saran dan usul fraksi PDI-P guna menjadi perhatian Gubsu antara lain persoalan infrastruktur baik bidang transportasi maupun energi/kelistrikan yang sangat memerlukan perhatian serius dari Pemprovsu guna meningkatkan anggaran pembangunan di sektor-sektor tersebut.

Khususnya penanganan jalan dan jembatan provinsi di seluruh kabupaten/kota, Pemprovsu diingatkan agartetap serius menjaga dan memelihara ketahanan pangan Sumut. Mengingatkan dalam kaitan pemekaran Provsu menjadi induk dari 3 calon provinsi baru PDI-P meminta Gubsu dan pemerintah pusat tidak bersifat pasif tapi haruslah proaktif untuk membantu percepatan pemekaran yang dimaksud. Sedangkan pemerintah pusat diharapkan agar Pemprovsu dapat mengkoordinir kabupaten/kota yang tercakup dalam wilayah pemekaran.

Sementara Fraksi PPP mengharapkan Pemprovsu terus eningkatkan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dengan eroperasinya Bandara Kualanamu akan semakin menambah kesemrawutan lalu lintas di kota Medan terutama di jalan-jalan yang dilintasi kereta api. Jadi Pemprovsu harus memilirkan bagaimanan mengatasi kesemrawutan lalu lintas tersebut, demikian juru bicara PPP Ahmad Husen Hutagalung. Selain itu jugafraksi PPP mengkritisi kinerja PLN Sumut yang telah mengecewakan masyarakat Sumut.

Fraksi PDS melalui juru bicaranya Murni Munthe mengatakan jkawaban yang disampaikan Gubsu banyak yang tidak substansial. Bahwa kinerja Gubsu harus ditingkatkan karena selama ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Contohnya banyak dana bantuan untuk gereja-gereja yang tak kunjung dicairkan hingga saat ini, padahal itu sangat penting untuk membinan umat Kristen. Jadi sangat diharapkan agar dana untuk gereja tersebut segera dicairkan. (SR)