Kategori: Politik dan Hukum

Agung Alkautsary : Berpolitik Juga Berjuang

Medan, LasserNews

Menyenangkan… Itulah kesan pertemuan kedua dengan Agung Alkautsary, caleg termuda dari partai Gerindra DPRD Sumut Tk. I Dapil Sumut 6 (Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara) di kediamannya di Jalan Pelajar Timur No. 264 Medan yang juga merupakan alamat dari Pesantren Al Kautsar Al Akbar.

LasserNews berkunjung ke rumah kediaman Agung, lelaki muda kelahiran 5 Juni 1988 untuk lebih mengetahui kegiatannya sebagai pengurus Pesantren Al Kautsar Al Akbar, Sabtu (1/2). Agung baru pulang undangan dan menerima LasserNews dengan sangat ramah dan hangat. Setelah berkeliling pesantren Al Kautsar Al Akbar kami pun duduk di teras rumahnya sambil berbincang-bincang tentang dirinya yang terjun ke dunia politik padahal latar belakangnya dari pesantren.

Agung dengan latar belakang dari pesantren yang akhirnya terjun ke dunia politik yang tidak pernah dibayangkannya bermula dengan pertemuannya dengan Rudolf Pardede di tahun 2005 yang datang bersilaturahmi ke Pesantren orang tuanya, Syech Ali Akbar Marbun. Menjadi politisi sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh Agung apalagi terkesan anak muda sekarang tidak begitu peduli dan apatis dengan keadaan bangsanya dan menganggap politik itu penuh intrik dan kejam.

Namun karena Rudolf Pardede selalu memberikan motivasi dan juga akhirnya Agung pun kenal dengan almarhum Yohana Pardede yang juga mengajaknya untuk bergabung di salah satu partai yakni partai Gerindra akhirnya pada tahun 2010 Agung bergabung sebagai pengurus partai Gerindra Kota Medan. Saat itu usianya baru 22 tahun. Agung pun mulai belajar di organisasi politik meskipun awalnya orangtuanya kurang menyetujui langkahnya terjun di dunia politik. Tapi setelah melihat Agung dapat menyesuaikan dirinya di dunia politik dengan nilai-nilai positif maka akhirnya mencalonkan dirinya sebagai caleg partai Gerindra DPRD Sumut Tk. I Dapil Sumut 6.

Kesan tidak peduli dan apatis generasi muda sekarang terhadap bangsanya menjadi tantangan bagi Agung yang merupakan bagian dari kaum muda untuk dapat berbuat dan mengabdi kepada masyarakat.

“Jika kita bisa berbuat di usia muda mengapa harus menunggu sampai tua baru berbuat? Terjun ke dunia politik dan menjadi caleg tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak rintangan dan halangan yang harus dilalui. Hal ini sangat saya sadari namun justru hal tersebut menjadi penyemangat dan motivasi bagi saya untuk berjuang. Saya ingin menjadi wakil rakyat yang melayani bukan dilayani,” ujar Agung kepada LasserNews.

Selanjutnya Agung mengatakan,” Jika nantinya saya terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat sebagai wakil rakyat saya akan selalu menemui konstituen saya untuk mengucapkan terima kasih atas kepercayaan mereka kepada saya. Dan saya akan senantiasa berkomunikasi dengan mereka untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan sehingga saya dapat memperjuangkannya di legislatif.” (SR)

FITRA Sumut : Awasi Seleksi Anggota KPUD Sumut Yang Terindikasi Pengaruh Uang

Medan, LN

Permainan dan pengaruh uang dalam seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Sumut membuat Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) mengajak segenap elemen masyarakat Sumut agar melakukan pengawasan dan berperan serta terhadap kinerja seleksi komisioner KPUD tersebut.

“Diharapkan segenap elemen masyarakat melakukan pengawasan melekat terhadap penjaringan dan seleksi Komisioner KPUD di daerah ini harus dilakukan seefektif mungkin guna melahirkan komisioner yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugasnya ada Pemilu 2014 mendatang,” ungkap Direktur Eksekutif FITRA Sumut Rurita Ningrum, Senin (2/9).

Berdasarkan UU RI Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 17 tentang pembentukan tim seleksi KPU Provinsi dan Pasal 21 tentang pembentukan tim seleksi KPU Kabupaten/kota dan sesuai PKPU Nomor : 02/2013 tentang seleksi anggota Komisioner KPUD Kabupaten/kota, masyarakat berwenang melakukan pengawwasan dalam seleksi yang dilakukan tim yang dihunjuk, demikian menurut Rurita kepada wartawan.

Tm seleksi anggota KPUD harus dapat memegang teguh indepensi, imparsialitas serta menolak segala bentuk hal-hal yang bersifat intervensif yang didasari kepentingan primordialitas serta politik uang demi lolsnya kandidat tertentu yang sebetulnya jauh dari pantas. Tugas KPU dalam UU RI tersebut adalah menyelenggarakan Pemilu untuk mengisi anggota lembaga perwakilan rakyat dari pusat ke daerah, baik dari Presiden maupun Wakil Presiden dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.

KPU memiliki tugas yang besar dalam menyelenggarakan pemilu secara juurdan adil karena hal itu menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jadi sudah seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, integritas dan reputasi yang memiliki rekam jejak yang baik danbisa dipertanggungjawabkan, lanjut Rurita.

Ini berarti KPU merupakan lembaga peyelenggaraan Pemilu harus benar-benar memiliki kemampuan yang cukup bukan diisi orang-orang yang berkategori medioker dan pencari kerja. Jadi KPU harus memikirkan nasib bangsa selama 5 tahun ke depannya sebagai perwujudan pengabdian KPU kepada tanah air, nusa dan bangsa.

Pilihlah orang-orang yang amanah, berkualitas, kredibilitas dan mempunyi reputasi yang tinggi sesuai yang diharapkan.

Selama ini kinerja tim seleksi komisioner KPUD Sumut tidak efisiens bahkan diragukan karena telah terjadi barbagai kejanggalan dalam seleksi tersebut. Sehingga jika seluruh elemen masyarakat mampu mengawasi seleksi Komisioner KPUD diharapkan semua perdagangan uang dapat dihindarkan juga dari prasangka negatif masyarakat selama ini dan dana rakyat yang bersumber dari APBN untuk proses seleksi tak terbuang sia-sia, demikian Rurita mengakhiri keterangannya. (SR)

Koordinator Banggar DPRDSU Diduga Terlibat Proyek Alkes

Medan, LN

Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu terus mendalami dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) di Pemkab Tobasa senilai Rp 9 miliar. Termasuk dugaan keterlibatan Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU berinisial SPA dan dugaan fee ke Gubsu Gatot Pujo Nugroho dari proyek yang dananya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provsu tersebut.

Pasca penggeledahan di sejumlah ruangan di DPRDSU dan kantor Gubsu, Jum’at (30/8) lalu, polisi telah mengantongi sejumlah berkas dan bukti-bukti yang terus dikumpulkan.

Koordinator Banggar DPRDSU adalah SPA yang mengkoordinir kegiatan Banggar. Bahkan SPA yang menandatangani usulan ke Gubsu agar proyek-proyek yang bersumber dari BDB disetujui Gubsu, jelas Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu, AKBP Yudha Nusa didampingin Kabid Humas Poldasu Kombes Heru Prakoso kepada wartawan di aula Ditreskrimsusu Poldasu, Senin (2/9) kemarin.

Selanjutnya Yudha mengatakan bahwa pihaknya meyakini bahwa adanya fee dalam meloloskan proyek-proyek tersebut. Namun untuk hal tersebut pihaknya tetap melakukan peneyelidikan apa kapasitas SPA menyetujui alokasi dana untuk proyek Alkes yang dibahas Banggar olehnya selaku Koordinator Banggar DPRDSU.

Pihak Tipikor Ditreskrimsus Poldasu menggeledah ruangan kerja SPAdan ruangan kerja Kepala Biro Keuangan Pemprovsu Baharuddin serta ruangan Ketua Fraksi Hanura untuk mendapatkan bukti. Dari sana pihaknya telah menyita dokumen dan komputer yang menyangkut proyek Alkes.

Namun Yudha menegaskan bahwa oknum anggota Banggar DPRDSU berinisial ZES masih sebagai saksi namun setelah penggeledahan ditemukan bukti perannya dalam menggolkan proyek Alkes di Pemkab Tobasa. Jadi tidak ada hubungannya dengan partai.

Sementara itu Ridwan Winata yang menjadi rekanan pengadaan Alkes di 6 kabupaten/kota di Sumut saat diperiksa Poldasu juga tidak pernah menyebutkan nama partai. Ridwan Winata memegang proyek Alkes di 6 Kabupaten/kota yaitu Tobasa, Samosir, Paluta, Labusel, Sibolga dan Tapteng. Sedangkan di Indonesia Ridwan memegang provinsi Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung dan Riau. Dan saat ini Ridwan Winata ditahan di Kejati Lampung, pungkas Yudha mengakhiri keterangannya. (kz)

Kinerja Gubsu TA 2012 Tak Maksimal

Medan, LN

Rapat paripurna DPRDSU yang dipimpin Ketua DRPDSU Saleh Bangun di gedung DPRDSU, Senin ((2/9) menyatakan bahwa sembilan fraksi di DPRDSU tidak puas dengan kinerja Gubsu beserta perangkat dan stakeholdernya pada TA 2012. Hanya satu fraksi yang tidak memberikan pendapatnya.

Sembilan fraksi menolak pendapatnya tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Bahkan meminta agar Gubsu memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal yang mereka kritisi.

Rasa tidak puas atas kinerja Gubsu disampaikan Fraksi PDI-P dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dihadiri Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDS, Fraksu PPP, Fraksi PPRN. Ranperda laporan Pertanggungjawaban APBD 2012 ini disampaikan Gubsu ke Rapat Paripurna DPRD Sumut 1 Juli 2013 dengan realisasi anggaran Pendapatan RP 7.200.498.304.672 dan Belanja Rp 7.632.295.295.420 dan defisit Rp 431.796.990.748.

Sembilan fraksi ini mengkritisi Gubsu yang belum mampu menggali PAD lebih besar lagi selain Pajak Kenderaan dan pajak Bahan Bakar Minyak sekitar 70 persen di luar Pajak Kenderaan Bermotor agar lebih besar lagi. Selain itu mereka juga mengkritisi besarnya jumlah biaya tidak langsung dari biaya langsung dari biaya langsung; yakni pembangunan. Mereka menilai BPK-RI atas Laporan Hasil Pelaksanaan APBD 2012 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menandakan masih terdapat sejumlah masalah baik yang menyangkut dengan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun atas Sistem Pengendalian Intern serta perencanaan yang kurang baik.

Mereka juga meminta dalam penegakan disiplin dan pemberdayaan anggaran pembangunan yang pro rakyat meminta kepada Pemprovsu agarseluruh laporan masing-masing tim Kunker DPRDSU, Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama fraksi menjadi acuan bagi Gubsu untuk ditindaklanjuti agar ditahun-tahun mendatang kinerja Pemprovsu dapat ditingkatkan.

Dari kritikan beberapa fraksi tersebutada 10 saran dan usul fraksi PDI-P guna menjadi perhatian Gubsu antara lain persoalan infrastruktur baik bidang transportasi maupun energi/kelistrikan yang sangat memerlukan perhatian serius dari Pemprovsu guna meningkatkan anggaran pembangunan di sektor-sektor tersebut.

Khususnya penanganan jalan dan jembatan provinsi di seluruh kabupaten/kota, Pemprovsu diingatkan agartetap serius menjaga dan memelihara ketahanan pangan Sumut. Mengingatkan dalam kaitan pemekaran Provsu menjadi induk dari 3 calon provinsi baru PDI-P meminta Gubsu dan pemerintah pusat tidak bersifat pasif tapi haruslah proaktif untuk membantu percepatan pemekaran yang dimaksud. Sedangkan pemerintah pusat diharapkan agar Pemprovsu dapat mengkoordinir kabupaten/kota yang tercakup dalam wilayah pemekaran.

Sementara Fraksi PPP mengharapkan Pemprovsu terus eningkatkan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dengan eroperasinya Bandara Kualanamu akan semakin menambah kesemrawutan lalu lintas di kota Medan terutama di jalan-jalan yang dilintasi kereta api. Jadi Pemprovsu harus memilirkan bagaimanan mengatasi kesemrawutan lalu lintas tersebut, demikian juru bicara PPP Ahmad Husen Hutagalung. Selain itu jugafraksi PPP mengkritisi kinerja PLN Sumut yang telah mengecewakan masyarakat Sumut.

Fraksi PDS melalui juru bicaranya Murni Munthe mengatakan jkawaban yang disampaikan Gubsu banyak yang tidak substansial. Bahwa kinerja Gubsu harus ditingkatkan karena selama ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Contohnya banyak dana bantuan untuk gereja-gereja yang tak kunjung dicairkan hingga saat ini, padahal itu sangat penting untuk membinan umat Kristen. Jadi sangat diharapkan agar dana untuk gereja tersebut segera dicairkan. (SR)

Hasil Rekapitulasi Rapat Pleno KPU Sumut, Ganteng Menang

Medan, LasserNews.wordpress.com

Rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Provsu dalam Pilgubsu 2013 yang berlangsung di Hotel Grand Angkasa Jl Perintis Kemerdekaan dalam rapat pleno, Jum’at (15/3) menetapkan Ganteng nomor urut 5, Gatot Pujo Nugroho dan T Erry Nuradi sebagai pemenang setelah memperoleh suara terbanyak 1.604.337 (33%) dari total suara yang masuk sebanyak 5.001.430.

Menyusul urutan nomor 2, Effendi Simbolan-Jumiran Abdi dengan jumlah suara 1.183.187 (24,34%). Dalam rapat pleno ini tim Esja keberatan karena menemukan 2.158 pelanggaran di Pilgubsu dengan menyerahkan berkas 68 halaman terkait temuan pelanggaran ke KPUD Sumut. Pasangan GusMan menempati urutan posisi ketiga dengan perolehan suara 1.027.433 (21.13%), lalu disusul pasangan nomor urut 4 Amri-RE dengan suara sebanyak 594.414 (12,23%). Dan diposisi terakhir pasangan Chaeruman-Fadly dengan jumlah suara sebanyak 452.096 (9,30%).

Pasangan Ganteng dinyatakan sebagai pemenang Pilgubsu 2013 sesuai dengan surat keputusan KPUD Provsu bernomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tertanggal 15 Maret 2013, demikian Ketua KPUD sumut Irham Buana membacakan surat keputusan tersebut.

“Tingkat partisipasi masyarakat Sumut yang menjadi pemilih hanya 48% dari 10.310.872 jiwa yang tercantum pada daftar pemilih tetap memang merupakan kelemahan KPU bukan indikasi kegagalan KPU,” bantah Irham Buana saat ditanyakan tentang rendahnya partisipasi masyarakat yang ikut memilih dalam Pilgubsu 2013 ini.

“Penilaian adanya indikasi kegagalan pilkada 7 Maret 2013 yang lalu sangatlah bervariasi dan tergantung atas pemahaman terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Karena kenyataannya di lapangan pengetahuan masyarakat di Kota Medan kegiatan pilkada tersebut cukup tinggi terbukti dilihat dari berbagai ruang publik di Medan dimanfaatkan dengan jor-joran,” katanya.

Sebelum menetapkan pasangan terpilih, KPUD Sumut menggelar rapat pleno terbuka untuk menghitung seluruh jumlah suara yang masuk dari KPU kabupaten/kota se-Provinsi Sumut.

Tim Esja dalam rapat pleno tersebut berulangkali menyampaikan keberatannya atas penyelenggaraan Pilgubsu 7 Maret 2013 lalu. Pasalnya, mereka menemukan 2.518 pelenggaran dalam Pilgubsu itu. diantaranya terdapat beberapa Bupati dan pimpinan SKPD yang memobilisasi pemilih untuk mencoblos salah satu pasangan.

Tidak meratanya pembagian formulir C6 sebagai salah satu syarat untuk mencoblos tumpang tindih sehingga merugikan pasangan yang didukung tim Esja. Selanjutnya mereka menuding bahwa Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang dan Bupati Nias Selatan Dachi diduga bermain dalam memobilisasi pemilih untuk mendukung pasangan nomor urut 5. Pasangan nomor urut 5 juga diduga telah memanfaatkan pimpinan SKPD untuk memenangkan pasangan tersebut. Pasangan Ganteng juga telah memanfaatkan fasilitas bantuan negara untuk daerah berupa bantuan raskin dan alat pertanian. Dari awal kami telah mengatakan hal tersebut namun Panwas diam saja. Saksi Esja, arteria Dahlan ST SH menyerahkan berkas pelanggaran yang mereka data setebal 86 halaman kepada Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution.

“Kami menolak dan tidak mengakui surat keputusan tersebut dan berharap seluruh temuan pelanggaran tersebut dapat direspon oleh KPUD Sumut dan Panwaslu Sumut,” ucapnya. Tim Esja keberatan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Provsu.

Pasangan nomor urut 1 juga tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut karena mereka menemukan berbagai kecurangan dalam Pilgubsu yang lalu.

Irham Buana mengatakan bahwa pihaknya sejak awal telah mencoba untuk menuntaskan persoalan tidak terbaginya formulir C6 dengan memberikankesempatan kepada warga yang ingin menggunankan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP apabila tidak terdaftar di DPT.

Mengenai masalah terlibatnya Kepala Daerah dan pimpinan SKPD yang memobilisasi warga untuk memenangkan salah satu calon uknlah wewenangnya sebab itu sesuai dengan UU kita mesti melokalisir terhadap masalah tersebut.

Aparat Pengamanan Ekstra Ketat

Kapolda Sumut Irjen Wisnu Amat Sastro telah mengerahkan 1000 personil kepolisian untuk pengamanan rekapitulasi suara Pilgubsu yang berlangsung di Hotel Grand Angkasa tersebut.

Pengamanan ekstra ketat aparat kepolisian menyebar di semua kawasan termasuk kenderaan baraccuda dan kenderaan taktis telah disiagakan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Demikian juga kawat berduri (security barrier) terpasang memagari sekeliling luar Hotel tersebut. (SR)

Visi Misi Lima Pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di DPRD Sumut

Medan, Lassernews.wordpress.com

Meskipun semua Cagub dan Cawagub telat datang ke DPRDSU namun ke-lima pasang Cagub dan Cawagub tersebut menyampaikan visi misi dan program kerja mereka dalam rapat Paripurna Istimewa DPRDSU, Senin (18/2), masing-masing 30 menit.

Rapat paripurna Istimewa di DPRDSU dalam rangka Penyampaian Visi, Misi dan Program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut Periode 2013-2018 dihadiri Sekdaprovsu M. Nurdin Lubis dan sejumlah Bupati/Walikota yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRDSU H. Saleh Bangun bersama empat Wakil Ketua; Sigit Pramono asri, Kamaluddin Harahap, Chaidir Ritonga dan M. Affan.

Pasangan Gus Irawan Pasaribu dan Soekirman (GusMan) dalam visi misi dan program mereka adalah untuk mewujudkan Sumut Sejahtera melalui misi good government dan clean government. Juga merubah paradigma bahwa pemuda kita usai tamat kuliah harus jadi PNS padahyal ketersediaan tenaga PNS sangatlah terbatas sehingga terkadang untuk masuk PNS orang harus berbuat kecurangan dengan cara menyogok sejumlah dana dan bisa dipastikan kualitas mereka tidak terjamin.

Selanjutnya adalah meningkatkan human capital, pemberdayaan potensi diri dan lingkungan agar berdaya saing tinggi dan mandiri. Meningkatkan perekonomian, penyelesaian masalah pertanahan, hutan dan infrastruktur yang adil dan merata. Dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian dan nelayan yang berwawasan lingkungan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang hingga ke pelosok kabupaten/kota Provinsi Sumut. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan meningkatkan tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan.

Sementara pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi menyatakan visi misinya akan memaksimalkan daya guna seluruh sumber dan potensi Sumut baik dari SDM maupun kekayaan alam melalui perencanaan yang strategis bagi kemajuan seluruh masyarakat.

Masyarakat Sumut masih banyak yang miskin dan alangkah sedihnya mereka melihat rumah rakyat/uang rakyat yang memfasilitasi para anggota dewan yang sangat mewah. “Bagaimana mungkin para pemimpin daerah kita masih bisa tidur nyenyak sementara 1200 desa tidak ada penerangan listrik di desanya dan 3000 desa masih sangat tertinggal. Belum lagi 90.000 anak sekolah putus sekolah setiap tahunnya,” ungkap Effendi Simbolon.

Pasangan Chaeruman Harahap-Fadly Nurzal dalam visi misinya adalah untuk menggerakkan pembangunan dari desa sebagai kondisi riil masyarakat Sumut dengan mengkoordinasikan pembangunan Sumut secara efektif, sugestif, bersahabat dan nasinalis sehingga menghilangkan ego sektoral dan ego lokal. “Jangan ada lagi menggunting dalam lipatan antara gubernur dan wakil gubernur karena dapat melemahkan kekuatan dalam proses pemerintahan,” demikian Chaeruman mengatakan.

Fadly Nurzal mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang saling melengkapi karena berasal dari dua daerah utama di Sumut yakni Gunung Tua, Padang Lawas dan Tanjung Balai pantai Timur.

Pasangan Amri Tambunan-RE Nainggolan dalam penyampaian visi misinya adalah memprioritaskan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan menurunkan tingkat korupsi dan kolusi dalam penempatan PNS, membaiknya pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Juga memperbaiki kapasitas kelembagaan untuk mendudkung kelanjutan program pembangunan.

Dan pasangan Gatot pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi dalam visi misinya mengangkat masalah pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan serta penanganan yang lebih intens. Serta membangun sumber daya manusia dan menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta harmonis dalam keberagaman. (SR)

Pemerintahan SBY, Pembodohan Bagi Rakyat Indonesia. Saatnya Untuk Revolusi!

Medan, LasserNews.wordpress.com

Sambutan terhadap acara pelantikan pengurus SIRI (Suara Independen Rakyat Indonesia), Jum’at (22/2) di Madani Hotel Jl SM Raja Medan sangatlah luar biasa. Dihadiri oleh berbagai LSM, FPI, para kyai, anggota DPRD SU fraksi PAN Kamaluddin Harahap dan juga Presiden SIRI DR.H. Eggy Sudjana dan seluruh pengurus DPW SIRI Sumut yang dilantik dan sejumlah wartawan dari teve swasta, media cetak juga wartawan elektronik. Ketua DPW SIRI terpilih adalah Zul Badri SH.

SIRI dalam setiap acara pelantikan pengurusnya selalu mengangkat issue nasional yang berkembang di Indonesia. Dan pada acara ini SIRI mengangkat issue diseputaran pilgubsu yang sebentar lagi berlangsung di Sumut dan juga mengenai para koruptor di Sumut yang belum tersentuh hukum.

SIRI adalah ormas yang muncul di Indonesia karena keadaan Indonesia yang semakin terpuruk dan semakin mencapai keterpurukan dalam masa 8 tahun pemerintahan SBY sebagai Presiden Indonesia. Pemerintahan SBY tidak mampu membendung hilangnya nilai-nilai moral, kebenaran menjadi suatu barang langka, harga diri dan martabat bangsa semakin memudar.

Bahkan media massa dan dunia kampus yang seyogyanya menjadi tonggak penjaga nilai berubah jadi semata komoditas politik, ekonomi dan wahana selebritas. Wartawan menjadi disfungsional tak berjalan sesuai yang diharapkan. Masyarakat Indonesia menyikapi moral secara acuh tak acuh dan penghormatan pada perbedaan menjadi salah satu prinsip agama pudar dan mengancam stabilitas dan solidaritas berbangsa.

Pemerintahan SBY malah membuat kebodohan dan kemiskinan semakin merajalela karena melalui UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, SBY-Budiono merelakan modal asing menguasai tanah negara hingga 95 persen. Melalui Perpres 36 tahun 2010 SBY bahkan mengizinkan modal asing menguasai 95 persen hingga 99 persen sektor ekonomi, pertanian, energi, minyak dan gas, keuangan, perbankan hingga ritel. Pembangunan fisik berkembang namun orang miskin terabaikan dan memprihatinkan sementara orang yang seharusnya memperhatikan mereka malah justru melupakan mereka atau berpura-pura lupa dan membiarkan keadaan mereka dalam keadaan terjepit.

SIRI bukanlah Ormas yang mengandalkan proposal kesana kemari berdasarkan kedekatan seseorang kepada pejabat terhadap kelompok tertentu yang hanya untuk meningkatkan popularitas murahan dari para pejabat. Acara pelantikan pengurus DPW SIRI Sumut ini atas biaya pengurus SIRI sendiri. Tidak mungkin kita berbicara tentang pemberantasa korupsi kalau masih ada bantuan/proposal di luar dana APBN/APBD karena seharusnya semua bantuan haruslah tercantum di dana APBN/APBD. Karena itu Bantuan Sosial adalah merupakan sumber korupsi yang tidak terkontrol, Eggy Sudjana mengungkapkan hal tersebut dalam sambutannya.

SBY mengizinkan impor besar-besaran produk pertanian, pangan hingga hasil industri yang membuat petani makin miskin dan industri nasional ambruk sehingga Indonesia menjadi lahan jarahan kapitalisme asing dalam seluruh sendi kehidupan ekonominya. Kekayaan alam dikeruk dan diangkut keluar negeri. Minyak, gas, batubara dieksploitasi demi kebutuhan asing. Mineral, hasil hutan dan perkebunan dipersembahkan untuk membangun industri di negari imperialis dan rakyat Indonesia pada akhirnya hanya mendapatkan limbah beracun, kerusakan lingkungan, kehancuran hutan, bencana banjir, longsor yang terus berlangsung di seantero tanah air Indonesia, lanjutnya.

Pemerintahan SBY telah mengkhianati Sumpah Pemuda, Pancasila dan UUD’45 dan mengingkari sumpah yang diucapkan atas nama Tuhan. Pemerintahan SBY telah menggadaikan hampir seluruh kekayaan sumber daya alam Indonesia sehingga kesenjangan sosial semakin melebar, harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan tidak terjangkau. Teror dan intimidasi terhadap petani dan buruh semakin keji, konflik sosial dan pelanggaran HAM semakin merebak. Pemerintahan SBY demi kelanggengan kekuasaannya lepas tang dan melakukan pembiaran, demikian Eggy Sudjana berapi-api dalam sambutannya di acara pelantikan pengurus DPW SIRI Sumut.

Tidak ada lagi alasan untuk menunggu perubahan melalui Pemilu 2014 yang notabene digerakkan oleh politik uang. Satu-satunya jalan menyelamatkan bangsa ini adalah revolusi terhadap pemerintahan SBY-Budiono sebagai dalang korupsi-korupsi terbesar di negeri ini sehingga hutang negara terus menumpuk hingga mencapai Rp 2000 triliun lebih saat ini, lanjut Eggy. Dan disambut dengan tepuk tangan dari para undangan yang hadir.

Untuk itulah MKRI (Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia) serta cabang-cabangnya di 17 Provinsi di Indonesia mengultimatum pemerintahan SBY hingga tanggal 24 Maret 2013 agar mundur atau dilengserkan oleh rakyat Indonesia jika tidak dapat melakukan nasionalisasi tambang dan migas dan sejumlah masalah besar lainnya. Dan untuk revolusi ini peran media massa sangatlah dibutuhkan agar mampu memberitakan semua bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dari pembusukan mental masyarakat birokrasi yang terjadi di dalam pemerintahan SBY ini. Dengan niat terus beorientasi, fokus dan fungsional untuk dapat melaksanakan revolusi fungsional ini.(SR)