Alumni FH UDA Akan dikukuhkan Dalam Ikatan

Foto : Pengurus Ikatan Alumni UDA diabadikan bersama Ketua Yayasan dan Rektor usai kunjungan silaturahmi, Rabu (8/3).

Medan, LN. Ketua Yayasan Universitas Darma Agung Sariaty Pardede Nyonya Siregar, mengaku bangga terhadap sosok Dr Maruli Siahaan SH MH yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Darma Agung (UDA) dengan pencapaian beragam jabatan yang pernah diembannya, dan tetap peduli terhadap kampus UDA yang telah mengantarkannya sebagai sarjana hukum.

“Sebagai Ketua Yayasan UDA, saya mengapresiasi kecintaan para alumni Fakultas Hukum UDA terhadap kampus, dan berkomitmen agar kampus yang pernah mendidik para alumni untuk tetap eksis dan menghasilkan sarjana-sarjana berkualitas. Terlebih, Maruli Siahaan ditunjuk sebagai ketua alumninya. Saya apresiasi. Saya salut terbangunnya silaturahmi di antara kalian,” ujar Sariaty Pardede saat menerima kunjungan pengurus Ikatan Alumni (Iluni) Fakultas Hukum UDA, Rabu (8/3).

Sariaty menambahkan, saat itu, orangtuanya Alm. Dr TD Pardede membangun dan mengelola Universitas Darma Agung memiliki visi, sebagai lembaga pendidikan agar generasi muda yang ada di Sumatera Utara dapat mengenyam pendidikan dan tidak kalah bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

“Sebagai alumni yang pernah mengenyam pendidikan di UDA, kalian pasti punya pengalaman bagaimana visi dan misi UDA itu dibentuk dan dijalankan. Saya bangga kalian sudah menjadi sarjana dan menyebar dengan beragama pekerjaan dan profesi,” kata Sariaty didamping Rektor UDA Prof DR Jaminudin Marbun SH.MH.

Sekretaris Umum Ikatan Alumni Universitas Darma Agung, Jhoni Asmono SH MH melaporkan, para alumni akan menggelar acara reunian dan pelantikan kepengurusan Iluni Fakultas Hukum UDA Peridoe 2016-2019  yang dilaksanakan di Convention Hall Hotel Danau Toba Medan, Jumat, 10 Maret 2017.

“Kedatangan kami selain untuk anjangsana silaturahmi, sekaligus mengundangan Ibu Sariaty untuk berkenan hadir dan melantik pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum UDA. Kepengurusan Iluni FH UDA ini terbentuk berdasarkan Musda Alumni pada September 2016. Terpilih Maruli Siahaan sebagai ketua umumnya,” kata Jhoni Asmono.

Dr Maruli Siahaan SH, MH menegaskan, dirinya siap untuk melanjutkan tugas dan terus berkarya membesarkan Ikatan Alumni Fakultas Hukum UDA Medan.

“Tapi saya harus didukung semua alumni untuk membesarkan organisasi ini. Di kepengurusan ini, saya akan tetap melakukan koordinasi dengan pihak rektorat dan dekanat untuk bersama-sama membesarkan civitas akademika UDA, “kata Maruli Siahaan yang juga Wadir Krimsus Polda Sumut itu.

Adapun kepengurusan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Periode 2016 – 2019, terdiri dari Ketua Umum Dr Maruli Siahaan, SH, MH, Sekretaris Jhoni Asmono SH, MM, Bendahara Nurlinda Simanjorang SH, Mkn, Ketua Harian/Wakil Ketua Umum Sudirman Halawa dibantu dengan unsur kepengurusan lainnya. (SR)

Pelantikan DPD Satgas Pemuda Merga Silima Sukses

Foto : Pelantikan SatGas DPD PMS Sumatera Utara

LN, (11/3) MEDAN- Kegiatan pelantikan DPD SatGas Pemuda Merga Silima Sumatera Utara, Sabtu (11/03/2017) resmi dilantik. Pelantikan yang berlangsung meriah itu berlangsung di Pardede International Hotel Medan. Kuat harapan Satgas yang kini mengemban tugas dapat berkomitmen untuk Karo Bersatu.

 

Pelantikan langsung dipimpin Ketua DPP PMS, Mbelin Berahmana. Ada pun susunan pengurus inti DPD SatGas Pemuda Merga Silima Sumatera Utara sebagaimana dibacakan Sekretaris Umum DPP PMS Bengkel Ginting terdiri dari Ketua Christian Orchart Perangin-angin, SH. M.Kn, Sekretaris King Hok Brahmana dan Bendahara Robby Sembiring.

Pada sambutannya, Ketua DPP PMS, Mbelin Berahmana mengatakan keberadaan suku Karo sebagai sebuah etnis dalam bingkai keberagaman Indonesia seyogyanya dapat memegang peranan yang cukup kuat untuk menjaga persatuan Indonesia.

” Bhinneka Tunggal Ika tidak sempurna tanpa keberadaan suku Karo, hingga kita harus disadari punya peranan yang penting di negara ini”,ujarnya.

Apalagi dalam peta perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, suku Karo sambung Mbelin cukup disegani dan diperhitungkan secara nasional.

” Apa yang saya ungkapkan itu dapat dibuktikan, karena pada catatan sejarah perjuangan Indonesia, hanya ada politik bumi hangus, satu di Ambarawa dan satunya lagi di Tanah Karo”, tambahnya.

Sementara itu Ketua DPD Satgas Pemuda Merga Silima yang baru dilantik Ketua Christian Orchart Perangin-angin, SH. M.Kn yang ditemui langsung oleh LN mengatakan bahwa PMS adalah rumah masyarakat Karo sehingga diharapkan para pemuda Karo agar kembali ke rumahnya di PMS. Dan PMS itu berbeda-beda namun tidak dibeda-bedakan dalam arti kata jika  pun ada perbedaan dalam segi apa pun juga agar dicarilah persamaannya hingga terwujud persatuan yang kuat. Dengan yel-yel Karo Bersatu diharapkan akan semakin kuat pemuda-pemuda Karo bergabung di PMS.

Orchart juga mengaharapkan agar PMS dapat menjaga kondusifitas Sumut sehingga tidak mudah goyah oleh issue apa pun yang muncul. Apalagi mengingat dan untuk menjaga citra PMS sebagai wadah yang cinta damai sehingga semakin terwujud slogan “Pemuda Merga Silima Rumah Kita”. (SR)

 

IndoTrEC 2016 Bahas Infrastruktur Yang Handal Guna Dukung KSPN

MEDAN, LN  –  Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Jawa Barat dan Sumut menggelar Indonesia Traffic Engineering and Road Environment Camp (IndoTrEC) 2016 pada 23-24 November 2016 di Santika Premiere Dyandra Hotel, Medan.

IndoTrEC kali ini bertajuk ‘Better Connectivity  Attractive Region’ yang fokus membahas infrastruktur jalan dan jembatan berkonsep wilayah wisata.

Ketua Panitia, Idris Lubis menyebutkan, bahwa jalan dan jembatan yang baik bukan sekadar jalan yang dapat dilalui dengan cepat, namun jalan yang dapat dilalui dengan nyaman dan aman. Ia menegaskan, bahwa IndoTrEC kali ini akan fokus membahas pembangunan infrastruktur menuju Danau Toba.

“Kami akan mendukung program pemerintah yaitu pengembangan pariwisata nasional. Jalan umum dan jalan menuju tempat wisata itu berbeda. Masyarakat harus turut menikmati pembangunan jalan wisata bukan sekadar tempat pelintasan,” sebut Idris di Santika Premiere Dyandra Hotel Medan, Selasa (22/11/2016).

Acara ini akan dihadiri penggiat transportasi, akademisi dari berbagai universitas, dan para kepala daerah. Para peserta akan berdiskusi yang harapannya dapat menghadirkan inovasi baru untuk pembangunan sarana transportasi yang layak secara spesifik untuk Danau Toba.

“Kita mau mempertemukan temuan-temuan atau riset dari berbagai pihak tentang jalan yang cocok untuk kawasan pariwisata. Universitas yang dipastikan hadir itu Universitas Sumatera Utara dan Universitas Katolik Parahyangan. Kepala daerah juga kita undang, bahkan Bupati Banyuwangi besok dipastikan hadir,” sambungnya.

Sedangkan Ketua HPJI Jabar, Agus Bari mengungkapkan, untuk mensukseskan hal ini, perlu ditanamkan kerja sama lintas kementrian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pariwisata, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Perekonomian.

“Semua harus berperan. Kita sudah mengundang berbagai kementerian untuk ikut membahas hal ini. Perwakilan masing-masing dipastikan hadir, tapi kalau menterinya menunggu kabar di detik terakhir,” ucap Agus Bari.

IndoTrEC tahun  2016 ini dikaitkan  dengan pengembangan  wilayah yang diarahkan kepada penyiapan jaringan yang handal  pada kawasan-kawasan strategis, antara lain pariwisata,    pertanian, pangan dan industri.  Medan dipilih karena  dianggap tepat sebagai penguatan  konektivitas  ke Kawasan Strategis Pariwisata  Nasional (KSPN)  Danau  Toba yang  menjadi 10 prioritas utama pengembangan pariwisata nasional. (SR)

 

 

 

 

 

Kapoldasu : Di Usia Ke-71, Brimob Harus Siap Hadapi Tantangan

Medan, LN – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol H. Rycko Amelza Dahniel mengatakan, Satuan Brimob Polda Sumut harus semakin siap menghadapi tantangan tugas ke depan, yang tentunya akan lebih kompleks dan dinamis sesuai dinamika politik bangsa kita saat ini.

Hal itu disampaikan Kapoldasu dalam Upacara dan Syukuran Hari Ulang Tahun Brimob ke 71 di Lapangan Brimob Polda Sumut Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Senin (14/11).

“Terima kasih atas kinerja Brimob Polda Sumut, baik dalam giat rutin sehari-hari maupun dalam memback-up berbagai kegiatan pengamanan dan operasi Polda Sumut,” ujar Rycko.

Keterangan :  Foto kegiatan upacara dan syukuran HUT Brimob ke-71 di Lapangan Brimob Poldasu Jalan KH Wahid Hasyim Medan, Senin (14/11) 2016
Dijelaskannya lagi, adapun tantangan tugas ke depan adalah antisipasi rencana demo Aliansi Umat Islam tanggal 25 Nopember 2016, antisipasi potensi konflik di wilayah Sumut masih cukup tinggi, antisipasi bencana alam termasuk gunung Sinabung, pengamanan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.

“Begitu juga dengan pengamanan Pilkada tunda di Pematang Siantar dan Pilkada tahun 2017 di Tebingtinggi. Untuk dapat menghadapi tantangan tugas harus memahami filosofi keberadaan Polisi yaitu sebagai ‘Wasit Yang Adil’ bukan alat kekuasaan atau kelompok dan bukan untuk mencari keuntungan no politic, no clique, no profit,” tegasnya.

Selain Kapoldasu, ikut juga dalam upacara itu Gubsu Tengku Erry Nuradi, Unsur FKPD Sumut, Ketua DPRD Sumut, Pangdam I/BB, Pangkosek Hanudnas, Danlantamal, Kabinda, Kepala BNNP, Kajati, Waka Polda Sumut Brigjen Pol Adhi Prawoto, seluruh Pejabat Utama Polda Sumut, Para Walikota/ Bupati serta Ketua DPRD TK II, Kapolres/ tabes. (jeg)

 

 

 

Wagirin Arman : PAD Kabupaten Deliserdang Semestinya Minimal Rp 1 Triliun

Deliserdang, LN – Dispenda Deliserdang menggelar sosialisasi Perda No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak, Selasa (8/11) di Wisma Taman Indah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang.

Kegiatan sosialisasi tersebut  dihadiri oleh Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, Bupati Deliserdang Drs. H. Ashari Tambunan yang diwakili oleh Wabup Deliserdang H. Zainuddin Mars, Kadispenda Deliserdang Drs. Darwin Zein, S.Sos, Camat Tanjung Morawa, seluruh Kepala Desa,  Perangkat Desa, para pelaku usaha  dan sejumlah perwakilan tokoh Masyarakat dengan narasumber dari Kadispenda DS, Drs Darwin Zein S. Sos, Anggota DPRD DS, Sisiwo Adi Suwito (Golkar).

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman memaparkan tentang pajak bumi bangunan sektor pedesaan/Perkotaan dan tentang Bea perolehan hak tanah dan Bangunan (BPHTB)mengatahkan, tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha, Kades, Ketua BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak daerah dan restribusi Daerah sebagai salah satu penunjang pembangunan daerah Deliserdang. PAD Kabupaten Deliserdang tahun 2015 yang lalu mencapai sekitar Rp. 680 miliar. Semestinya PAD Kabupaten Deliserdang telah mencapai di atas Rp. 1 triliun.  Jadi merupakan tugas Dispenda DS untuk mensosialisasikan Perda No 2 Tahun 2011 ini untuk meningkatkan PAD dengan meningkatkan kinerja agar kepercayaan masyarakat tercipta semakin baik.

Sementara itu Kadispenda Deliserdang, Darwin Zein, S. Sos mengatakan salah satu permasalahan eksternal yang dialami oleh Dispenda DS antara lain yakni rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah, serta adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap petugas pengelola pajak. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tersebut agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap petugas pengelola Pajak  Daerah maupun untuk melahirkan kesadaran dalam menunaikan kewajiban terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten DS secara rutin melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di akhir kegiatan Sisiwo Adi Suwito  dengan Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Tanjung Morawa yang melibatkan unsur dunia usaha, aparatur Desa dan tokoh masyarakat setempat akan dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan Sisiwo juga mengapresiasi Camat Tanjung Morawa, Timur Tumanggor yang telah bekerja keras dalam mewujudkan kegiatan sosialisasi Perda No 2 Tahun 2011 ini. (jeg)

 

Komunitas TKI Kepung PT OMNI di Mandiri Building

Medan, LN – Puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas TKI melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor PT OMNI Sarana Cipta, yang terletak di lantai enam gedung Mandiri Building, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Massa menuding PT OMNI Sarana Cipta selaku vendor pengurusan visa ke Malaysia melakukan pungutan liar (pungli) terhadap TKI.

“Kami menuntut agar pemerintah mengusut dugaan pungli di PT OMNI. Setiap TKI yang melakukan pengurusan visa di PT OMNI dipungli sebesar Rp 875.000,” ujar Kordinator Aksi Komunitas TKI, Franky Manalu, Kamis (27/10/2016).

Menurut massa TKI, dugaan pungli ini sudah berlangsung lama. Sehingga, banyak TKI yang dirugikan atas adanya dugaan pungli ini.

“Semula pengurusan visa ini dilakukan di Kantor Konsul Malaysia dengan membayar Rp55 ribu. Namun, sejak 15 Desember 2014 silam, pengurusan visa dialihkan ke PT OMNI,” kata orator.

Saat menggelar aksi, massa Komunitas TKI turut melakukan teaterikal. Dua orang TKI dirantai sembari memegang bendera merah putih.

Selain menggelar teatrikal, massa Komunitas TKI juga membawa berbagai spanduk. Mereka mendesak agar pemerintah menurunkan tim sapu bersih (saber) pungli ke PT OMNI.

“PT OMNI ini harus segera ditutup. Kenapa ditutup, karena selain melakukan pungli, izin operasional kantor cabang (PT OMNI) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Kota Medan dengan izin usaha yang dikeluarkan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Menengah dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai perusahaan yang memproduksi pakaian jadi, alat rumahtangga, namun dalam kenyataannya, kenapa bisa mengurus endors visa,” lanjut Franky lagi.

Menurut massa, adanya pungli di PT OMNI telah melanggar UU No39 tahun 2014. Untuk itu, kata massa, PT OMNI harus segera ditutup.

“Selama ini, pihak Kemenaker RI belum memberikan persetujuannya terhadap surat edaran dari Kerajaan Malaysia terhadap keberadaan PT OMNI. Dan juga, legalitas PT OMNI tidak jelas,” pungkasnya.

Ketika massa Komunitas TKI melakukan aksi, sejumlah sekuriti Mandiri Building membuat barikade di depan pintu masuk kantor.(SR)

RS Murni Teguh Tidak Pedulikan Pasien Sekarat di UGD

Medan, LN –   Apa gunanya rumah sakit jika tidak mau mempedulikan pasiennya yang sedang sekarat dan merintih keasakitan di ruangan UGD. Apa fungsinya rumah sakit jika bukan untuk mengobati dan menyelamatkan pasiennya yang datang berobat ke sana?

Betapa kecewanya Turnip, pasien yang diterlantarkan pihak RS Murni Teguh di UGD lantai I Jalan Jawa/Jalan Veteran Medan. Menurut Turnip perlakuan dokter (Dr Yasin Leonardi SpB, KBD), perawat, bahkan Satpam juga bersikap arogan dan sombong malah memarahi si pasien Turnip yang sedang sekarat di UGD. Hingga akhirnya Turnip pingsan karena pertengkaran yang terjadi dengan keluarganya dengan dokter, perawat dan Satpam.

Turnip mengatakan bahwa dirinya dan keluarga sudah memesan kamar sejak pagi namun diabaikan pihak rumah sakit. Karena kekecewaan tersebut Turnip dan keluarga pun mengeluh kepada dokter dan tetap saja kamar belum dapat diberikan. Alasan mereka kamar belum ada yang kosong. Namun arogansi Dr Yasin sangat mengejutkan kepada keluarga pasien, “Ibu jangan desak kami karena ibu juga bersedia jika pasien ini saya suntik mati!”

Turnip akhirnya mendapatkan kamar setelah perawat petugas RS Murni Teguh mencarikan kamar untuknya malam itu juga. Namun keluarga Turnip meminta agar perlakuan dokter, perawat dan Satpam yang sombong agar dilaporkan kepada pemilik RS Murni Teguh, Martua Sitorus. (SR)

 

HUT PMI Sumut dan PMI Medan ke-71 Dirayakan Bersamaan

PMI Sumut dan PMI Medan Rayakan HUT ke-71 PMI
Rahmat Shah: Kebersamaan Untuk Kemanusiaan

Medan, LN –  Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara bersama PMI Kota Medan merayakan hari ulang tahun (HUT) PMI ke-71 di Markas PMI Sumut, Jl Perintis Kemerdekaan, Sabtu (17/9/2016). Kebersamaan yang semakin ditingkatkan menjadi harapan para pengurus PMI Sumut dan Medan untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perayaan ditandai dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama yang dipimpin Ketua PMI Sumut, DR H Rahmat Shah didampingi Ketua PMI Kota Medan, Drs H Musa Rajekshah MHum beserta para pengurus lainnya.

Dalam sambutannya, Rahmat Shah mengatakan perayaan ultah itu menjadi momentum agar PMI Sumut bersama PMI kabupaten/kota lainnya semakin bersemangat untuk melaksanakan kerja-kerja sosial demi melayani masyarakat.

“Tepat hari ini lahirnya PMI di Indonesia. Selama 24 jam kita selalu siap melaksanakan tugas kemanusiaan dengan sebaik-baiknya. Pengurus di sini rela dan ikhlas membuang waktu pikiran bahkan dana untuk melayani kebutuhan masyarakat akan darah dan kebutuhan sosial lainnya,” kata Rahmat.

Dengan usianya yang semakin tua PMI Sumut berharap dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya pemerintah Sumatera Utara yang dinilai minim kontribusi dalam perjalanan PMI Sumut dalam beberapa tahun belakangan ini.

“Kita bisa bangun gedung ini (markas PMI Sumut dan UTD PMI Medan, Red), tanpa bantuan pemerintah. Kita berharap pemerintah provinsi Sumut dapat membantu melalui APBD mengingat banyak yang ingin PMI Sumut perbuat untuk kemanusiaan,” ucapnya.

Apalagi menurut Rahmat, Sumut merupakan daerah rawan bencana. Karena itu perlu kesadaran berbagai elemen untuk turut bersama-sama menanganinya. “Bencana bukan hal yang kita harapkan. Tapi kita selalu siap menghadapi segala bencana. Karena itu kita selalu stok berbagai macam keperluan, tidak hanya daerah yang tak pernah kurang dari 1.000 kantong per bulan. Ini bukan kerja Rahmat atau Ijeck seorang. Tapi itulah perlunya kebersamaan,” katanya.

PMI Sumut saat ini memiliki 12 Unit Transfusi Darah (UTD) yang tersebar di 12 kabupaten dan kota. Salah satunya UTD PMI Medan yang lokasinya sama dengan markas PMI Sumut. Rahmat juga mengatakan PMI telah menertibkan UTD di rumah sakit-rumah sakit yang melanggar peraturan pemerintah.

“Sudah kita coba tertibkan rumah sakit-rumah sakit yang menggelar UTD karena itu bukan kemauan kita, tapi ada hukum dan peraturannya. Mereka cukup buat Bank Darah. Itu sudah tertib dan Insya Allah akan teratasi. Apalagi sekarang mereka perlahan mulai sadar jika untuk UTD itu peralatan mahal, staf karyawan dan lain-lain,” pungkasnya. (SR)

 

HUT ke-50, ALS Tetap Tingkatkan Kualitas Layanan dan Kenderaan

Direktur Utama ALS, Chandra Lubis berfoto bersama jajaran petinggi ALS di Kantor ALS Medan, Jalan SM Raja, Jumat (22/9/2016).

Medan, LN. PT Antar Lintas Sumatera (ALS) yang akan memperingati Hari Ulang Tahun ke 50, Kamis (29/9/2016), mendatang ingin lebih dekat dengan konsumen.

Direktur Keuangan ALS, Efrizal Nursewan mengatakan, pihaknya akan terus memberikan yang terbaik bagi konsumen ALS. Pihaknya pun ingin lebih dekat lagi dengan konsumen.

“Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat dengan melakukan peningkatan pelayanan, mengutamakan kenyamanan penumpang, dan tetap menjaga penumpang sampai tujuan dengan selamat. ALS tidak pernah melakukan oper-oper, prinsip membangun kepercayaan masyarakat itu tinggi,” katanya di Kantor ALS, Jalan Sisingamangaraja, Jumat (23/9/2016).

Selain itu, pihaknya akan tetap berusaha bagaimana melayani penumpang dengan bagus dengan cara meningkatkan kualitas dari pelayanan dan kendaraan serta selalu berusaha tepat waktu. Saat ini pihak ALS juga telah mengoperasionalkan New Mersedez Bens Super Executive untuk melayani penumpang hingga rute ke Pulau Jawa.

“Setiap saat kami juga melakukan pemerajaan. Karena tidak dapat dipungkiri perawatan itu penting bagi kenyamanan penumpang. Tingginya harga suku cadang, ban, dan kepentingan lainnya untuk perawatan. Jadi ini sebenarnya pengeluaran yang banyak kami keluarkan. Tapi semua kami lakukan hanya untuk penumpang,” terangnya. (SR)

Polresta Medan Kini Levelnya Naik Jadi Polrestabes

Medan, LN. Kepolisian Resort Kota (Pol­resta) Medan, satu diantara 500 Polres lainnya di Indonesia yang dtingkatkan menjadi Polres Kota Besar (Polrestabes) atau Polres Metro. Peningkatan level dari Polresta ke Polrestabes ini sejak 23 September 2016 lalu.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri Jenderal Tito Karnavian nomor ST/2325/IX/2016 tanggal 23 September 2016. Dalam surat telegram ter­sebut, Kapolri tetap me­nun­juk Kombes Pol Mardiaz Ku­sin Dwihananto sebagai Ka­pol­restabes Medan, dan AK­BP Ma­hedi Surindra sebagai Wa­ka­pol­restabes Medan.

Diketahui, perubahan status dari Polresta Medan menjadi Polrestabes Medan akan me­ningkatkan jumlah personel kepolisian di Sumut khususnya di Kota Medan. Tujuan peningkatan tersebut untuk menekan tindak kejahatan pidana di Kota Medan.

Selain itu, dengan berubah­nya status Polresta Medan men­jadi Polrestabes, gedung kantor pun akan turut pindah ke Jalan Bhayangkara Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang.

Sedangkan Markas Polresta Medan saat ini nantinya akan menjadi Polsek Medan Timur, yang selama ini dianggap berada di lahan milik PT KAI. Polresta Medan yang naik menjadi Polrestabes Medan, pangkat pemangku jabatan biasanya juga akan naik. Seperti, jabatan Kepala Satuan (Kasat) biasa dipegang oleh polisi ber­pang­kat Komisaris Polisi (Kom­pol).

Dengan naiknya status men­jadi Polrestabes Medan, hanya polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) junior yang bisa memegang jabatan Kasat, seperti Ka­sat­reskrim, Narkoba, Lantas, In­telkan, dan lain se­bagainya.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto ketika dikonfirmasi, Sabtu (24/9), membenarkan peningkatan sta­tus Polresta Medan menjadi Polrestabes Medan. Dia berharap dengan me­ningkatnya status menjadi Pol­restabes Medan dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan meningkatnya sta­tus menjadi Polrestabes Me­dan diharapkan lebih dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan status tentunya akan disertai dengan peningkatan sumber daya yang ada,” ujar Mardiaz.

Tingkatkan Pelayanan
Sementara, Pengamat Hu­kum, Teguh Syuhada Lubis me­ngingatkan, agar polisi ha­rus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Soalnya, Polresta Medan sudah naik menjadi Polrestabes. Selain itu, tindak kriminalitas juga harus berkurang.

“Peningkatan status ini di­harapkan dapat meningkatkan pelayanan. Sebab, Kota Medan ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik tingkat kriminal jalanan dan lainnya. Jangan hanya perubahan status tapi tak dibarengi dengan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” ujar Teguh, Minggu (25/9).

Polisi sebagai pelindung dan penganyom masyarakat, le­bih jauh, Teguh berpesan, agar Kapolda Sumut Irjen Pol Raden Budi Winarso dapat me­­nem­patkan pejabat yang mema­hami Kota Medan.
Soalnya, jabatan Kasat akan dirubah menjadi AKBP. Otomatis, ada perubahan yang selama ini dijabat oleh Kompol.

“Jangan sampai terkesan, perubahan status tak dibarengi dengan pejabat yang mengerti dan faham Kota Medan. Ha­rus­nya, di tempatkan pejabat yang faham dan mengerti Kota Medan, untuk para Kasat yang nantinya berpangkat AKBP. Sebab, masyarakat Kota Medan ini beragam,” ujar dosen Fakultas Hukum UMSU ini.

Tak lupa, Teguh juga menilai, peningkatan level ke Polrestabes ini, harus dibarengi dengan penyesuaian polsek-polsek. Artinya, masih ada satu polsek yang memegang dua kecamatan, belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Masih banyak tunggakan kasus dan tidak sesuainya luas wilayah yang dipegang.

Misalnya, Polsek Percut Sei­tuan yang memegang dua ke­camatan, Medan Tembung dan Percut Seituan. Sementara, luas wilayah Kecamatan Percut Seituan itu diduga tak terjangkau hingga ke wilayah pesisir sana.

Selain Polsek Percut Seituan, ada Polsek Sunggal. Kemudian Polsek Pancurbatu yang wilayah hukumnya hingga ke Sibolangit. “Dengan ditingkatkan Polres­ta Me­dan ke Polrestabes Medan, perlu kiranya ada pembahasan dan perhatian serius untuk polsek yang memegang dua kecamatan. Apakah itu masih pantas digabung,” tutup praktisi hukum, alumni Magister Hukum Pidana UMSU ini. (SR)