Kategori: Opini

MUSRENBANG Jangan Merencanakan Program Pembangunan Tak Terarah

Duhai MUSRENBANG Provinsi Sumut yang setiap tahunnya selalu diselenggarakan yang tujuannya adalah kegiatan penyusunan RPKD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) ke depannya yang merupakan penyelarasan usulan program/kegiatan yang disampaikan daerah yang harus mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis (RPJPD, RPJMD) baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, maupun RKP nasional dengan petunjuk teknis Peraturan Bersama Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu No 28 Tahun 2010; 0199/M PPN/04/2010 dan PMK 95/PMK 07/2010, serta Permendagri No 54 Tahun 2010. Juga memaparkan semua rencana dan program pembangunan yang akan dilaksanakan. MUSRENBANG ini bahkan mengundang Menteri Dalam Negeri, Meneg PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri PU, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian. Dan sudah efektifkah kegiatan MUSRENBANG ini diselenggarakan setiap tahunnya?

Apa pun alasannya, perencanaan untuk dan demi pembangunan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demi APBN dan demi APBD janganlah pembangunan tersebut menghancurkan alam ini dengan perencanaan program dan pembangunan di seluruh kota dan kabupaten Provinsi Sumut ini dengan tidak mengindahkan lingkungan. Cobalah evaluasi kembali hasil pembangunan yang selama ini digunakan seperti pola pembangunan yang disatu sisi membangun namun disisi lain merubuhkan.

Mantapkanlah program pembangunan yang telah dilaksanakan dan telah berjalan tanpa harus melakukan pembangunan secara membabi buta dan tanpa perhitungan yang akan merusak alam ini. Janganlah membangun salah satu kawasan namun mengorbankan kawasan yang lain sehingga merusak ekosistem lingkungan. Dengan kata lain proyek pembangunan seperti bandara Kuala Namu, KEK Sei Mangke sebagai industri berbasis kelapa sawit, juga pembangunan jalan fly over di kota Medan, pembangunan gedung pencakar langit di sepanjang jalan protokol, perumahan yang semakin berkembang dengan pesatnya untuk menyatakan simbol suatu kota modern atau metropolitan.

Alih fungsi lahan yang menjadi pabrik-pabrik yang hanya mengecoh keberhasilan pembangunan fisik saja tanpa mempedulikan aspek lingkungan. Dengan dalih pembangunan untuk meningkatkan tingkat hidup manusia dan tingkat kesejahteraan manusia agar fisik provinsi, kota dan kabupaten mengkilap sehingga disebut “maju”. Selain itu perencanaan pembangunan yang tidak mengindahkan lingkungan adalah pembangunan yang menghancurkan sebab vandalisme hutan masih berlangsung. Jika perusakan hutan masih dibiarkan maka jangan salahkan nantinya alam akan melakukan perhitungannya sendiri.

MUSRENBANG yang mengedepankan tema untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanyalah mengikuti trend saja. Dengan alasan akan menyerap tenaga kerja namun tidak memikirkan keseimbangan ekologis. Sementara itu tidaklah disadari bahwa banjir dan tanah longsor telah menggerogoti hasil pembangunan itu sendiri.

Pola hidup dan pola pandang manusia tentang kehidupan saat ini telah berubah seiring dengan merenggangnya kebersamaan dan mempertuhankan hedonisme dan tidak peduli kepada orang lain.

Kesadaran tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehat, serasi dan harmonis saat ini masih sebatas slogan dan pemanis bibir saja. Rupiahlah yang telah menenggelamkan cita-cita yang bermartabat itu. Bagaimana masyarakat bisa memaafkan jika yang merusak lingkungan adalah orang-orang kaya, berduit dan berpendidikan. Jadi hentikanlah pembangunan di daerah hulu jika tidak dipikirkan ekosistemnya. Inilah hasil review MUSRENBANG tahiun-tahun sebelumnya yang sebagian besar hasilnya bahwa alam telah melakukan perhitungannya sendiri.

Jika pembangunan di Provinsi Sumut terkendala dengan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol sehingga mencapai hampir 18 juta jiwa. Dan program pelayanan KB merupakan suatu jalan untuk memecahkan kemiskinan dan fertilitas yang tinggi.

Seluruh perencanaan pembangunan yang dilakukan di setiap departemen atau pun instansi di daerah (SKPD) pasti memerlukan data segar sebagai pijakan arah pembangunan. Namun jika data yang ditampilkan tidak sesuai dengan semestinya maka sasaran pembangunan bisa melenceng dari arah yang diharapkan.

Ambisi yang tidak terbatas membuat banyak hal yang dilupakan padahal berbagai masalah harus dipikirkan dan harus diatasi seperti mengendalikan jumlah penduduk, persoalan industrialisasi, pencemaran lingkungan, banjir dan tanah longsor. (SR)