Walikota Medan Buka Musrenbang RKPD 2018

Walikota Medan Saat membuka Musrenbang kota Medan
Walikota Medan Saat membuka Musrenbang kota Medan

Dalam Musrenbang RKPD ini Wali Kota mengatakan, tahun 2017 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD kota Medan tahun 2016 -2021. Artinya melalui  Tema Musrenbang tahun ini, nantinya sekaligus menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan kota tahun 2018, yang dintegrasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam nawacita.

“Prioritas pembangunan Kota tahun 2018 yang kita canangkan adalah melakukan penataan lingkungan Perkotaan. Kita akan terus menata, meningkatkan ketersedian, kualitas dan optimalisasi fungsi berbagai infrastruktur/ utilitas kota yang ada baik itu prasarana/sarana jalan, jembatan, drainase, perhubungan dan pemukiman”, kata Wali Kota.

Melalui program ini, Walikota,  berharap kualitas infrastrukur/utilitas kota yang tersedia dapat semakin bagus, sehingga membangun citra kota yang semakin baik pula. Artinya konektivitas dan integrasi antar kawasan secara lokal dan regional juga menjadi salah satu isu utama yang akan kita laksanakan. Sehingga kota medan semakin terintegrasi  dengan kawasan ekonomi regional.

“Atas dasar itulah, Pemko Medan terus mendukung sepenuhnya pemantapan berbagai pembangunan infrastruktur/utilitas perkotaan yang semakin  terpadu dilakukan pemerintah, seperti pembangunan jalan tol, fly over, under-pass, jalan layang kereta api, termasuk rencana pemerintah mengembangkan monorail, sebagai modal transportasi massal dan modern pada masa mendatang”, ungkap Eldin.

Untuk lebih meningkatkan daya saing kota sekaligus menciptakan kota yang layak huni dan humanis, Wali kota berharap, tahun 2018 pemerintah sudah dapat melaksanakan pembangunan tanggul rob di Belawan dan program normalisasi sungai, termasuk bendungan Lau Sememe sehingga Kota Medan terbebas dari potensi  genangan atau banjir.

Selanjutnya, menyikapi masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan public seperti administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan maupun yang lainnya. Keluhan itu menjadi pekerjaan rumah bagi dirinya bersama Wakil Wali Kota Medan untuk memperbaikinya agar menjadi lebih baik lagi ke depannya.

“ selain melakukan  pedelegasian tugas pelayanan administrasi kependudukan dari tingkat kota ke kecamatan, sehingga pelayanan umum tersebut dapat lebih dekat dengan masyarakat, lebih tepat waktu dan sekaligus menyederhanakan mata rantai birokrasi pelayanan. Kita juga terus memperbaiki dan mengevaluasi standar operasi pelayanan agar masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan yang semakin baik dengan sistem pelayanan prima,” ujar Eldin.

Dalam Pembukaan musrenbang yang berlangsung  dari tanggal 22 – 24 Maret tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Wali kota Medan, Ir Akhyar nasution MSi, Mewakili Gubsu Ibnu S Hutomo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Arif Budi Santoso, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan para Wakil Ketua DPRD Medan,  Sekda Kota Medan, Ir Syaiful Bahri Lubis, Kajari Medan Olopan Nainggolan SH, Forkominda Medan, Asisten, Staf ahli, Dewan Kota dan para pimpinan SKPD, serta  Camat dan Akademisi. (SR)

`Camat Tuntungan Diperiksa Poldasu Terkait Penipuan dan Kasus Serobot Tanah

Medan, LN (24/3)  Camat Medan Tuntungan Gelora Kurnia Ginting diperiksa penyidik Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut terkait kasus dugaan penipuan dan penyerobotan lahan seluas 341 meter persegi di Jalan Bunga Rinte XII, Kelurahan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Jum’at (24/3).

Pemeriksaan Kecamatan Medan Tuntungan itu direncanakanakan Jumat (24/03/2017) pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Hal ini dikatakan Penjabat Sementara (Pjs) Kasubdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, AKBP Jistoni Naibaho. “Besok pemeriksaannya, sekitar jam 09.00 WIB,” ujarnya, Kamis (23/03/2017).
Disinggung kapasitas Gelora Ginting dalam pemeriksaan itu, Justoni menyebut, masih sebatas saksi. “Oh belum (tersangka). Masih sebagai saksi. Kan masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Kalau semua bukti dan keterangan saksi sudah lengkap, baru nanti dilakukan gelar perkara. Dari gelar perkara itu, baru tahu hasilnya,” jelasnya.
Image result for foto camat medan tuntungan gElora ginting
Foto : Camat Tuntungan, Gelora Kurnia Putra Ginting SSTP, MSP
Kasus ini bermula ketika Camat Medan Tuntungan, Gelora Ginting menerbitkan Surat Keterangan (SK) Camat atas tanah yang sudah bersertifikat milik Tumiar Sianturi (almarhum). Hal ini membuat kuasa hukum pelapor kasus tersebut, Rinto Maha dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Pengacara Rakyat Sumatera Utara (SPR-SU) mengaku tak puas sebab kasus yang ditanganinya itu masih sebatas laporan di Poldasu. Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Poldasu sejak 22 Agustus 2016 lalu atas nama pelapor RPM Tambunan dengan bukti Laporan Polisi Nomor: LP/1083/VIII/2016 SPKT “II” yang diterima Bripka Rudi Bangun itu.
“Ini penyidikan apa namanya? Sudah delapan bulan kasus ini tak tuntas, sampai sekarang tak ada tersangkanya,” beber kuasa hukum pelapor, Rinto Maha. Diceritakannya, ada komplotan mafia tanah yang kemudian mengklaim tanah tersebut. Untuk menguatkan kepemilikan tanah tersebut, mafia tanah tersebut lantas membuat SK Camat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama Tumiar. Selanjutnya, pihak Kecamatan Medan Tuntungan pun mengeluarkan SK Camat Tuntungan No.260/LEG/MTT/IX/2013 tanggal 24 September 2013.
“Penyerobotannya seperti ini, pemilik yang sah adalah Tumiar Sianturi, beliau sudah meninggal. Jadi pelapor (RPM Tambunan) ini adalah suami dari almarhum. Modus penyerobotannya adalah mafia ini memakai KTP palsu atas nama Tumiar. Di KTP palsu itu, si Tumiar ini jelas-jelas seorang laki-laki. Sementara klien (Tumiar Sianturi) kita adalah seorang perempuan. Ini sudah bukti jelas kalau ini tindak pidana, pemalsuan untuk penyerobotan tanah milik orang. Bukti-bukti lain juga sudah kita berikan, dan kami yakin bukti-bukti yang kita miliki sudah bisa menguatkan penyidik untuk menetapkan siapa yang bisa dijadikan tersangka,” sambung Rinto lagi.
Terpisah, Camat Medan Tuntungan Gelora Kurnia Ginting mengakui kalau besok dirinya memang dipanggil penyidik Subdit Harda-Bangtah Ditreskrimum Poldasu. Namun dia menyangkal akan diperiksa, dia berdalih pemanggilannya tersebut hanya untuk memberikan berkas. “Iya, dipanggil Polda besok. Cuma untuk ngasih berkas aja,” kilahnya. (SR)

Hasil Reses Sidang Paripurna DPRDSU Didominasi Masalah Infrastruktur

Medan, LN –  Sidang paripurna reses DPRDSU tahun  2016-2017 itu sesuai dengan jadwal berlangsung pukul 09.00 Wib, namun baru dimulai sekitar pukul 11.30 Wib, padahal wakil Gubernur Sumatera Utara Hj Brigadir Jenderal (Purn) Hj Nurhajizah Marpaung tepat waktu telah hadir, Selasa (14/3)
Pantauan LN laporan Tim Reses DPRDSU dapil I-XII didominasi berbagai masalah rusaknya infrastruktur jalan dan diharapkan Pemprovsu maupun pemerintah kabupaten/kota harus serius untuk memprioritaskan dana anggaran untuyk program pembangunan mau pun perbaikan jalan yang kondisinya sudah rusak parah.
Rapat paripurna tersebut dipimpion Ketua DPRDSU, Wagirin Arman dihadiri Wakil Gubernur SumutHj Brigadir Jenderal (Purn) Hj Nurhajizah Marpaung dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut.Wagirin Arman yang memulai acara itu dengan mengenalkan wakil gubernur yang baru dilantik dengan mengucapkan selamat. “Buk wakil Gubernur Sumatera Utara dilantik langsung Presiden RI Jokowi dan wakil preseiden Yusuf Kalla dan saya juga hadiri,”ujarnya disambut tepuk tangan.Juru bicara dapil Sumut I (Kota Medan) HM Nezar Djoeli melaporkan kondisi jalan yang ada di Simpang Kantor tepatnya di depan Polsek Medan Labuhan kondisinya sudah kupak kapik atau babak belur bahkan masyarakat sudah seringkali melakukan demo massa. Begitu juga masalah banjir rob setinggi 1 meter yang kerap terjadi di kawasan Yong Tanah Hijau dan Pulau Sicanang. Kita sudah Kementerian PUPR agar membangun benteng agar banjir pasang tidak melanda rumah-rumah penduduk,” ungkap Nezar.

Image result for foto2 nezar djoeli
Foto : HM. Nezar Djoeli

Demikian juga halnya  persoalan ionfrastruktur jalan di Dapil II (Kota Medan) dilaporkan masyarakat Jalan Darma kelurahan Tanjung Gusta medan Helvetia juga sudah sangat rusak dan bagai kubangan saat hujan deras. Hal yang sama juga Jalan Eka Mulia Kelurahan Gedung Johor yang butuh pengaspalan sekaligus perbaikan drainasenya.

Sementara itu anggota dewan dapil Sumuit IX (Taput, Tobasa, Samosir, humbahas, Tapteng dan Sibolga) Juliski      Simorangkir mengungkapkan bahwa infrastrukur jalan di di Desa Lobusikkan Sipaholon Kabupoaten Tapanuli Utara kondisinya sangat memprihatinkan karean sudah bertahun-tahun tak pernah ada pembangunan dan perawatan jalan yang kupak kapik alias hancur-hancuran sehingga butuh perbaikan dan agar dianggarkan dalam APBD Provsu.

Banyak usulan yang sangat mendasar untuk peningkatan penghidupan warga desa seperti pembangunan jalan sepanjang 10 km yang kondisinya rusak parah dan banyak terjadi tanah longsor di beberapa tempat yang mengakibatkan jarak tempuh menjadi sangat lama juga rentan kecelakaan.

Dapil Sumut VI (Labuhanbatu, Labura dan Labusel) juga melaporkan banyaknya infrastruktur yang rusak parah dan perlu segera diperbaiki. Dan agar pemerintah mengubah status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sebagai jalan penghubung Kabupaten Labura dengan Labuhanbatu induk.

Sedangkan Tim XII Dapil Binjai dan Langkat melalui juru bicara Putri Susi Melani Daulay meminta  penertiban truk-truk yang melebihi tonase yang melewati Jalan Binjai menuju Bahoro karena menyebabkan jalan menjadi rusak parah. Dan kondisi tersebut perlu perhatian serta tindakan tegas dari aparat terkait.

Sementara menjawab adanya kesan tidak begitu pentingnya paripurna hasil laporan reses dewan, karena kurang tersahuti masuk dalam anggaran, Hasiddin Daulay anggota DPRD dari fraksi PPP ini membantah. “Bagi saya ini sangat penting, karena menjadi masukan yang berharga bagi Pemprovsu atas berbagai persoalan masyarakat”, ujarnya.

Pemprovsu , katanya harus mengakomodir dengan baik hasil reses DPRD Sumut untuk menjadi masukan dan pertimbangan dalam menyusun anggaran. Gubernur harus juga beralaku objektif dan adil dalam memasukkan dalam anggaran. “Jangan nantinya suka tidak suka yang menjadi pertimbangannya,”ujar Hasiddin. (SR)

Comments

Tarian Padi Menguning Akan Dijadikan Ikon Pemkab Labuhanbatu

Medan, LN.  Pagelaran Malam kesenian Pemkab Labuhanbatu berlangsung di open stage PRSU ke-46 Tapian Daya Medan cukup ramai dihadiri pengunjung meski pun hujan turun, Selasa (21/3). Penampilan berbagai tarian dan drama musikal yang dipersembahkan group tari dan pemeran seni drama musikal Kabupaten Labuhanbatu mampu memukau pengunjung PRSU yang hadir  menyaksikan malam seni budaya Pemkab Labuhanbatu.

Kegiatan pagelaran seni tersebut dihadiri Bupati Labuhanbatu   H. Pangonal Harahap, SE, M.Si, pimpinan SKPD, TP PKK Pemkab Labuhanbatu, Camat se-Kabupaten Labuhanbatu, ibu-ibu TP PKK Pemkab Labuhanbatu, tokoh masyarakat dan mahasiswa dari Labuhanbatu.

Penampilan drama musikal Labuhanbatu yang menceritakan kisah asmara sepasang kekasih dari Labuhanbatu yang semula ditentang oleh orang tua Sarma, gadis yang jatuh cinta kepada seorang pemuda Melayu asal Labuhanbatu yang bernama Jamal. Karena tidak tahan dengan larangan orang tua Sarma akhirnya Jamal nekad untuk mengajak Sarma ‘kawin lari.’ Namun mereka akhirnya sadar bahwa hal itu tidak baik lalu menemui orangtua Sarma memohon restu mereka. Restu pun diberikan orang tua Sarma dan orangtua Jamal pun meminang Sarma untuk menikah dengan Jamal. Drama  musikal yang berakhir dengan happy ending ini awalnya mampu membuat pengunjung agak penasaran karena dibuat dalam dua sesi.

Pagelaran busana dari model ibu-ibu TP PKK Pemkab Labuhanbatu yang menyuguhkan busana muslim dan busana resmi. Lima orang ibu-ibu TP PKK Labuhanbatu tampil begitu menarik dengan gerakan yang luwes bak model.

Hajjah Nurainun, penyanyi Melayu legendaris Kota Medan turut memeriahkan pagelaran mlam aseni Pemkab Labuhanbatu ini. Beberapa lagu-lagu Melayu nostalgia dilantunkannya dan mendapat respon dari Bupati dan jajaran SKPD Labuhanbatu ini untuk menyalami Hajjah Nurainun yang telah berusia senja.

Kepedulian Pangonal Harahap sebagai bupati Labuhanbatu terhadap seni budaya di daerah tesebut terlihat dari antusiasnya Bupati ini akan mem-patenkan atas tarian Padi Menguning sebagai tarian asli Labuhanbatu yang telah dikemas begitu menarik dan akan dijadikan sebagai ikon Pemkab Labuhanbatu. Tarian ini menceritakan tentang kebahagiaan dan kegembiraan para petani yang melihat kuningnya padi mereka di sawah dan siap untuk dipanen. Pangonal mengatakan akan secepatnya membuat hak paten atas tarian tersebut.

Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap menyampaikan, seni dan budaya merupakan sub sektor pembangunan yang tidak boleh luput dari perhatian kita, karena seni dan budaya mengajarkan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral dan akhlakul karimah kepada umat manusia dan kepedulian kita terhadap pelestarian nilai-nilai seni dan budaya.
“Generasi muda kita saat ini butuh wadah untuk mengekspresikan kreatifitas mereka  melalui seni mau pun kreatifitas lainnya. Seni dan budaya di Labuhanbatu lewat sanggar-sanggar seni yang digiatkan oleh remaja dan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu harus mendapat dukungan penuh dari instansi terkait di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, begitu juga dari kita semua yang peduli terhadap pembinaan generasi muda pada umumnya,” pungkasnya. (SR)

Tanah Karo Persembahkan Budaya Kreatifitas Generasi Muda Karo

Medan, LNT. Ratusan pengunjung terlihat puas dengan pertunjukan kreatifitas mahasiswa/i Kar dalam acara malam pesona budaya Tanah Karo di open stage PRSU ke-46, Senin (20/3). Tepuk riuh dari pengunjung yang sangat antusias menyaksikan beberapa pertunjukan budaya Karo.

Malam Pesona Budaya yang diisi Pemkab Tanah Karo tersebut dihadiri Bupati Terkelin Brahmana SH, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karo, beberapa anggota DPRD Karo, Camat-camat di tanah Karo dan TP PKK Pemkab Karo.

Terkelin Brahmana SH saat akan diwawancarai usai pagelaran tersebut tampak menolak dengan alasan agak letih. “Waduh, sama Pak Kadis Budaya dan Pariwisata Karo saja ditanyakan tentang malam pesona budaya Karo malam ini karena ini tupoksinya.”

Ir. Mulia Barus M. Si selaku Kadis Budaya dan Pariwisata Karo mengatakan bahwa Pemkab Tanah Karo sangatlah mendukung dan mengapresiasi sekali kreatifitas budaya generasi Karo yang meskipun mereka kuliah di daerah lain namun tetap mencintai budayanya sendiri. Seperti pemain biola Romelo Ginting yang berkuliah di Yogyakarta sudah mampu menampilkan pertunjukannya sendiri dengan biolanya dengan arah musik Karo. Lalu ada komunitas Sandalanen yang beranggotakan mahasiswa mahasiswi Karo yang kuliah di Medan namun mereka mampu membuat lagu dan musik Karo dengan ciri khusus.

Ramuna Purba, artis ibukota juga turut memeriahkan malam pesona budaya Tanah Karo ini.

Mulia juga menambahkan bahwa untk Pesta Bunga dan Buah pada bulan Juli 2017 mendatang akan banyak lagi digelar pertunjukan budaya Tanah Karo. Pesta Bunga dan Buah telah menjadi agenda pariwisata Kabupaten Karo. Kedepannya,  kegiatan ini diharapkan dapat menjadi even nasional. Pesta Bunga dan Buah akan digelar agar kunjungan wisatawan ke Karo mengalami peningkatan. Dengan demikian juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata juga diharapkan akan mengalami peningkatan yang signifikan,” pungkasnya. (SR)

 

Ricuh, Belum Keluar Dari Gerbang Polrestabes Raja Ditangkap Lagi

Medan, LN (16/3). Terduga otak penembakan Indra Gunawan alias Kuna, pengusaha airsoftgun  Siwaji Raja ditangkap kembali padahal belum sempat melangkahkan kakinya ke pintu gerbang Polrestabes Medan.  Wajahnya yang sempat sumringah menjadi masam saat sepasukan petugas berpakaian preman datang menunjukkan surat penangkapan.

“Selamat pagi pak, kami membawa surat penangkapan terhadap bapak,” kata petugas kemudian memiting Raja, Selasa (14/3/2017).

Situasi pun sempat tegang dan terjadi saling dorong mendorong antara keluarga Raja, tim penasehat hukum Raja dan  polisi. Saat aksi saling tarik terjadi, Raja sempat terhuyung dan nyaris jatuh. Polisi langsung menggeretnya ke rumah tahanan polisi (RTP) Polrestabes Medan.

BREAKING NEWS: Ricuh, Siwaji Raja Ditangkap Lagi padahal Baru Selangkah Keluar Polrestabes

Foto : Siwaji Raja saat ditangkap kembali usai dilepas beberapa saat di Polrestabes Medan, Selasa (14/3)

Hakim Kabulkan Praperadilan Raja

Majelis hakim tunggal Erintuah Damanik, yang memimpin sidang praperadilan Siwaji Raja alias Raja Kalimas beranggapan penyidik Polrestabes Medan, tak miliki alat bukti yang kuat.

Penilaian tersebut membuatnya mengabulkan praperadilan Raja.

Atas keputusan tersebut, penetapan status tersangka Raja, yang disebut-sebut sebagai otak pelaku pembunuhan pengusaha airsoft gun Indra Gunawan alias Kuna, harus bebas demi hukum.

Erintuah merasa kepolisian tak mampu menghadirkan saksi fakta, yakni orang yang melihat langsung bahwa Raja memerintahkan atau membayar para tersangka lainnya untuk membunuh Kuna.

Selain tak punya alat bukti, hakim yang juga Humas PN Medan itu menyebut, Polrestabes teledor lantaran menembak mati tersangka Rawindra alias Rawi, yang disebut-sebut mengetahui aksi penembakan Kuna.

“Saksi itu, yang melihat dan mengalami. Samun, saksi yang dihadirkan termohon hanya saksi yang mendengar. Dia hanya mendengar Raja pernah mengancam Kuna. Ini kan tidak cukup bukti. Saksi polisi juga mengatakan ada pengakuan dari Rawindra, yang dibayar Raja. Tapi kenapa si Rawi ditembak Dia ini kan kuncinya, kenapa harus dihilangkan? Berarti polisi teledor,” ungkap Erintuah saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/3/2017).

Erintuah menambahkan, surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat penahahan Raja batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. “Memerintahkan agak pihak termohon (Polrestabes Medan) mengeluarkan pemohon (Siwaji Raja) dari dalam rumah tahanan negara,” perintah Erintuah.

Dalam amar putusan hakim, termohon diperintahkan membayar uang pengganti kerugian materil yang dialami Raja sebesar Rp 1 juta.

Uang pengganti ini lebih rendah dibanding gugatan yang diajukan kuasa hukum Raja. yakni Rp 1 miliar.

Dalam putusan itu, pihak Polrestabes Medan juga diminta untuk membersihkan nama baik Raja dalam bentuk pengumuman di media nasional cetak dan elektronik.

Kuna atau Indra Gunawan. (Tribun-Medan.com/ HO)
Jenazah Kuna atau Indra Gunawan yang ditembak mati, Rabu (18/1-2017)
Sumber :  Tribun Medan.com

Dalam putusan ini, hakim juga menganulir permohonan Raja, yang sebelumnya meminta agar permohonan maaf dilakukan di tiga media cetak dan tiga media elektronik nasional.

“Juga karena kondisi keuangan negara yang tidak stabil, hakim hanya meminta agar pihak termohon merehabilitasi nama pemohon di satu media cetak nasional dan satu media elektronik nasional,” tutur Erintuah.

Sementara itu, Bidang Hukum Polda Sumut Iptu Rismanto Purba, yang mewakili Polrestabes Medan tak banyak bicara usai majelis hakim mengabulkan praperadilan Raja. Sepanjang persidangan, Rismanto serius memperhatikan pertimbangan majelis hakim.

Terpisah, Kuasa Hukum Raja, Marcos Kaban, mengatakan, akan secepatnya mengeluarkan kliennya dari balik jeruji besi sel sementara Polrestabes Medan. Untuk sementara waktu setelah dibebaskan, Raja akan berada di Medan seraya menggelar syukuran.

“Kami banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang mendukung kami selama ini, khususnya PHDI yang telah banyak memberikan dukungannya,” kata Marcos.

Menurutnya, keputusan majelis hakim sangat tepat mengabulkan praperadilan Raja. Sebab, selama persidangan, kepolisian tak mampu membuktikan Raja sebagai otak pelaku dan membiayai tersangka lainnya untuk pembunuhan Kuna.

“Polisi dengan gampangnya menetapkan klien kami jadi tersangka. Kalau Raja disebut membiayai pembunuhan Kuna, orang yang melihat dia memberi uang atau membiayainya saja tak dapat dibuktikan. Kita segera memulihkan nama baik Raja,” kata Marcos.

Ia sempat menyinggung pernyataan keluarga Kuna selama ini di media. Pernyataan yang keliru tersebut ia nilai sangat merugikan nama baik Raja. Tak tanggung, rencananya ia berencana menjebloskan keluarga Kuna ke penjara.

“Penjara wajib dibalas penjara. Wajib mereka merasakan bagaimana rasanya di dalam penjara seperti yang dirasakan Raja,” ungkap Marcos.

Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel angkat bicara menyangkut dikabulkannya praperadilan Raja.

“Dikabulkannya gugatan itu hal yang biasa dalam prapid. Itu merupakan suatu upaya hukum yang disediakan dalam acara pidana,” kata Rycko saat menyambangi Polrestabes Medan, kemarin.

Jenderal bintang dua ini menambahkan, setelah mendengar kemenangan Raja, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Setelah itu, katanya, pihaknya akan melakukan gelar perkara.

“Pertama peyidik harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait proses pembuktian. Di persidangan, bisa saja ada hal yang belum disampaikan penyidik, sehingga hakim belum tahu yang sebenarnya,” kata Rycko.
Belum Bebas

Meski parperadilannya dikabulkan majelis hakim, namun Raja belum dibebaskan hingga sekitar pukul 21.30 WIB. Tidak diketahui secara pasti apa alasan Polrestabes tidak mematuhi putusan yang dibacakan hakim Erintuah.

Guna mengetahui perkembangan kasus ini, Tribun dan beberapa awak media sempat berusaha masuk menuju ke piket Satreskrim Polrestabes Medan. Sayangnya, begitu melintasi portal depan dekat pintu masuk, Wakil Kepala Polrestabes Medan, AKBP Mahedi Surindra mengusir sejumlah jurnalis.

Lantaran dilarang, Tribun dan rekan jurnalis kembali ke ruang pressroom di depan Polrestabes. Hingga pukul 21.15 WIB, keluarga Raja masih berada di Polrestabes Medan. Beberapa keluarganya tampak hilir mudik di pinggir jalan, dan duduk di warung kopi yang ada di depan Polrestabes Medan.

Di depan pintu masuk Polrestabes, sepasukan petugas Sabhara berbaris. Tak hanya itu, beberapa petugas provost juga ikut berjaga di depan pintu masuk.

Kuasa hukum Raja juga tak tahu pasti kenapa kliennya belum dibebaskan. Padahal, kata Marcos, mereka sudah sejak siang berada di Polrestabes.

“Tadi ada beberapa perwakilan yang naik ke lantai dua. Saya juga kurang tahu persis kenapa begitu lama proses administrasinya,” kata Marcos.

Meski terkesan diulur-ulur, Marcos dan perwakilan keluarga Raja tetap bertahan di Polrestabes Medan. Hingga jelang pukul 21.30 WIB, pembebasan belum juga dilakukan.

Sementara itu Kapolrestabes Medan, Kombes Sandi Nugroho angkat bicara menyangkut penangkapan kembali Siwaji Raja alias Raja Kalimas. Kata Sandi, penangkapan ini dilakukan karena penyidik berkeyakinan pengusaha tambang itu terlibat dalam kasus penembakan Kuna.

“Setelah gelar perkara, yang bersangkutan masih kuat dan patut diduga sebagai pelaku yang turut serta. Oleh karena itu, yang bersangkutan kami tetapkan kembali sebagai tersangka,” kata Sandi, Selasa (14/3/2017). (SR)

Maruli Siahaan Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum BPP IKA FH UDA

Medan, LN. Bertempat di Convention Hall Hotel Danau Toba Jalan Imam Bonjol, Medan berlangsung pengukuhan Pengurus BPP IKA FH UDA dan Reuni Akbar, Jum’at (10/3). Pengukuhan Badan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Darma Agung masa periode 2016 – 2019 tersebut berlangsung cukup hikmad dan bersahaja. Dalam acara pengukuhan ILUNI FH UDA tersebut sekaligus juga berlangsung reuni akbar alumni FH UDA mulai stambuk 1979 s/d 2016.

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17202995_435159063490125_1546146082529444698_n.jpg?oh=7e176415a43803db143af0be844dbb97&oe=592EFE61

Foto : Penyerahan bendera Pataka BPP IKA FH UDA Medan yang diserah kan langsung oleh ibu Sariaty kepada AKBP Dr. Maruli Siahaan, SH. MH, Jum’at (10/3)

Ketua Yayasan Universitas Darma Agung Sariaty Pardede  dalam sambutannya mengatakan bahwa sudah banyak sekali alumni Universitas Darma Agung yang menjadi anggota dewan, bupati, walikota, tokoh masyarakat dan tokoh nasional jadi tidak salah jika saya selaku Ketua Yayasan UDA mengharapkan ada alumni UDA yang akan menjadi gubernur ke depannya. Sariaty merasa bangga terhadap sosok Dr Maruli Siahaan SH MH yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Darma Agung (UDA) dengan pencapaian beragam jabatan yang pernah diembannya, dan tetap peduli terhadap kampus UDA yang telah mengantarkannya sebagai sarjana hukum.

“Sebagai Ketua Yayasan UDA, saya mengapresiasi kecintaan para alumni Fakultas Hukum UDA terhadap kampus, dan berkomitmen agar kampus yang pernah mendidik para alumni untuk tetap eksis dan menghasilkan sarjana-sarjana berkualitas.  Dan saya akan tetap mendukung kegiatan alumni UDA jika untuk hal-hal yang baik dan berguna bagi masyarakat Sumut.

AKBP Dr. MARULI SIAHAAN, SH. MH. dikukuhkan menjadi KETUA UMUM Badan Pimpinan Pusat (BPP) IKatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Darma Agung (UDA) Medan Periode 2016 – 2019, bersama puluhan pengurus BPP yg lainnya. Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Ketua Yayasan UDA Medan Ibu SARIATY PARDEDE. Dihadiri oleh Rektor UDA Dr. Jaimudin Marbun, SH. MH. , Bpk Ev.Jhony Pardede, Rektor I, II & III, Dekan FH & Dosen, serta pengurus IKA FH UDA Wilayah Jakarta dan Indonesia Timur.
Dalam sambutannya Maruli Siahaan selaku Ketua Umum mengajak para alumni utk berkontribusi bagi kemajuan dan kejayaan FH UDA ke depan, serta saling mendukung sesama alumni demi kemajuan bersama. Maruli mengatakan agar para alumni dapat membantu dan menolong para junior yg membutuhkan kerja di kemudian hari, pungkasnya. (SR)